JAKARTA — Pemerintah daerah penerima Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) patut bergembira. Pasalnya, pemerintah pusat memutuskan untuk menaikkan alokasi DBH…
Pemerintah menaikkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan No.12 /PMK.07/2019 tentang Rincian DBH CHT Menurut…
Nilai APBD Riau tahun depan diperkirakan anjlok sampai 20% dari posisi tahun ini Rp10 triliun menjadi hanya Rp8,1 triliun di 2019. Penyebab utamanya karena utang dana bagi…
Pemprov Sumatera Selatan saat ini masih menunggu pengesahan anggaran perubahan dari DPRD agar dapat menunaikan kewajiban pembayaran utang dana bagi hasil atau DBH ke pemerintah…
Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan mengalokasikan Rp800 miliar dalam rencana APBD Perubahan 2018 untuk membayar utang Dana Bagi Hasil kepada pemerintah kabupaten/kota.
Menjadi salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) dan penyumbang devisa terbesar, tak membuat Kaltim mendapat dana bagi hasil yang sepadan.
Pemerintah Daerah tingkat II penghasil minyak dan gas serta batu bara diminta untuk kreatif memanfaatkan dana bagi hasil yang diberikan untuk menghasilkan sumber pendapatan…
Penyaluran dana kurang salur DBH itu akan dikirim secara berkala mulai minggu ini hingga Desember. Adapun besaran dana yang akan dikirim oleh kementerian adalah Rp63 miliar.
Menurut Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Kementerian Keuangan belum mencairkan kurang bayar dana bagi hasil sekitar Rp53 miliar yang dijanjikan Oktober ini.
KPP Pratama Balikpapan berharap pemerintah kota dapat menyelaraskan data kegiatan usaha yang telah terdaftar dengan data yang dimiliki oleh kantor pajak untuk menyesuaikan…
Pemerintah Provinsi Papua menilai pemotongan dana bagi hasil (DBH) yang bersumber dari PT Freeport Indonesia sebesar Rp1,2 triliun untuk Kabupaten Mimika, tidak adil
Pemerintah Kota Balikpapan berharap Kementerian Keuangan segera memberi kejelasan mengenai APBN dan bantuan keuangan dalam dana bagi hasil 2015 untuk Balikpapan yang saat…
Dana bagi hasil (DBH) triwulan II/2016 yang dinanti-nanti pemerintah daerah di Sumatra Selatan senilai Rp1,27 triliun akhirnya dicairkan oleh pemerintah pusat.
Kementerian Keuangan akhirnya bakal mengonversi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari APBN yang selama ini ditransfer langsung ke kas daerah ke dalam bentuk…
Pemerintah Provinsi Sumatra Utara memastikan pelunasan utang dana bagi hasil (DBH) kepada kabupaten/kota tahun anggaran 2014 dan 2015, pada tahun ini. Pemprov mengklaim alokasi…