Pemerintah Kabupaten/Kota bisa bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten/Kota lain untuk mengembangkan KIHT menggunakan DBH CHT.

DBH perikanan dihapus karena tidak sesuai dengan konsepsi umum dari DBH, yaitu potensi memadai dan mudah diidentifikasi daerah penghasilnya.

Dana desa terkontraksi 22,6 persen ini karena ada relaksasi tahun lalu. Dan tahun ini, kami kembalikan dana desa terutama untuk menjaga dan mendukung PPKM mikro.

Sebesar 50 persen porsi dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk tujuan peningkatan kesejahteraan sosial petani dan buruh. Porsi kedua sebesar 25 persen untuk aspek kesehatan…

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan Rp2,58 triliun atau 50 persen dari total kurang bayar DBH 2019 sebesar Rp5,16 triliun telah diberikan kepada pemerintah…

Menkeu Sri Mulyani sebelumnya mengatakan bahwa Pemprov DKI tidak memiliki anggaran untuk mendanai bansos bagi 1,1 juta warga Jakarta.

Pemda tidak memiliki dana yang cukup sehingga pemerintah pusat yang berperan lebih besar dalam memberikan jaminan kepada masyarakat yang dilarang mudik.

Pemerintah telah mengalokasikan Rp14,71 triliun yang terdiri dari kurang bayar DBH pajak sebesar Rp8,14 triliun dan kurang bayar DBH SDA sebesar Rp6,56 triliun.

Kementerian Keuangan akhirnya memutuskan untuk membayar 50 persen dari DBH sambil menunggu putusan BPK.

Melalui PMK No. 19/2020, pemerintah memerintahkan kepada seluruh Pemda untuk memfokuskan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT), DBH SDA selain kehutanan,…

Terbaru, dalam waktu dekat ini Gubernur Riau Syamsuar bakal menemui anggota DPR RI asal Riau di Jakarta

Pemerintah telah mengalokasikan dana bagi hasil (DBH) pajak penghasilan (PPh)  orang pribadi  (OP) baik karyawan (PPh 21) maupun yang berasal dari PPh Pasal 25 dan Pasal…

Pemerintah Provinsi Riau masih memperjuangkan agar pemerintah pusat memberikan Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit kepada daerah-daerah penghasil kelapa sawit di Indonesia.

Dalam PMK No.180/2019 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyaluran DBH Triwulan IV Tahun Anggaran 2019, pemerintah memaparkan sejumlah perubahan.

Bisnis, JAKARTA — Kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) membengkak yang disebabkan oleh naiknya harga minyak dan gas.n