Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengkritik Dana Bagi Hasil (DBH) dari hilirisasi nikel yang belum adil bagi pemerintah daerah

Bea Cukai Malang menggandeng Pemkab Malang melalukan operasi Sergap Rokok Ilegal untuk memberantas peredaran rokok tersebut.

Secara peruntukan tidak ada larangan DBHCHT digunakan untuk membayar premi BPJS Kesehatan untuk memenuhi program Universal Health Coverage (UHC).

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumbar menyampaikan bencana alam tak mengadang kinerja positif perekonomian pada kuartal awal tahun 2024

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati resmi menetapkan besaran dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau (CHT) pada 2024 senilai Rp4,98 triliun.

Pemprov Riau menyatakan siap menindaklanjuti pengalokasikan dana bagi hasil (DBH) sawit untuk melindungi para pekerja di sektor perkebunan tersebut.

Seluruh Pemkab dan Pemkot di NTB pun melakukan pertemuan dengan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Kemenko PMK menyoroti realisasi penyaluran dana bagi hasil (DBH) kelapa sawit di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel).

Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) akan menerima alokasi dana bagi hasil (DBH) kelapa sawit sebesar Rp51,2 miliar.

BPJamsostek membahas pengusulan penganggaran perlindungan Jamsostek melalui alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sawit di Provinsi Riau.

Menkeu Sri Mulyani menyebutkan sebanyak 350 daerah bakal terima DBH Sawit. Ini 10 provinsi yang menerima DBH sawit terbesar

Menkeu Sri Mulyani Indrawati akan mulai menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit hingga akhir 2023 senilai Rp3,4 triliun

Penyaluran DBH baru akan dilakukan setelah beleid turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 38/2023 tentang DBH Sawit tersebut rampung.

Menkeu Sri Mulyani memberikan pesan saat melantik pejabat baru di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu.

Saat ini sudah ada enam daerah anggota ADPMET yang dapat dana bagi hasil sumur migas, baik itu Partisipasi Interest (PI) atau kombinasi dengan kontraktor.

Gapki menanggapi kebijakan pemerintah soal dana bagi hasil (DBH) sawit untuk 350 pemerintah daerah sebesar Rp3,4 triliun.