Menkeu Sri Mulyani mengusulkan dana bagi hasil (DBH) kelapa sawit minimal Rp1 miliar untuk masing-masing daerah.

Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun ini mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk memfasilitasi sebanyak 22.000 petani tembakau.

Nilai cukai ekspor sawit Sumut periode 2017-2022 sebesar Rp6,7 triliun dengan nilai ekspornya mencapai Rp64 triliun.

Aturan terkait dana bagi hasil (DBH) penghasil sawit masih dirumuskan Kemenkeu, meskipun berlaku pada tahun 2023.

Gubernur Riau Syamsuar menyarankan rekonsiliasi penghitungan lifting daerah penghasil diaktifkan kembali.

Meski tahun 2023 dibayangi resesi global, pihak pemprov melalui Bapenda Jabar menargetkan capaiannya bisa meningkat.

Menteri ESDM angkat bicara terkait tren lifting migas Blok KKS Malacca Strait di Kepulauan Meranti, menanggapi polemik protes Bupati Meranti soal DBH migas.

Pemerintan berencana memanggil Bupati Meranti M. Adil setelah dia menyebut Kemenkeu iblis dan setan gara-gara DBH tambang.

Wamenkeu Suahasil Nazara turut memberikan reaksi atas pernyataan Bupati Kepulauan Meranti M. Adil yang menyebut Kemenkeu berisi iblis dan setan.

Pernyataan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil soal bergabung ke Malaysia dan rakyat angkat senjata bisa dianggap masuk ke ranah makar.

Kemenkeu angkat bicara seputar polemik alokasi dana bagi hasil (DBH) Kepulauan Meranti.

M. Adil merupakan pria Kelahiran 18 April 50 tahun silam. Saat ini dia menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti.

Dana bagi hasil (DBH) yang selama ini disalurkan oleh pemerintah pusat dinilai masih belum sesuai dengan kontribusi wilayah.

Berdasarkan simulasi realisasi DBH tahun anggaran 2021, sebanyak 48,89 persen daerah akan mengalami kenaikan alokasi DBH pada 2022.

Sejumlah provinsi dan kabupaten akan mendapatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) 2022.