Ekonom dan YLBHI menilai negara telah melanggar konstitusi setelah Presiden Jokowi terbitkan Perppu Cipta Kerja.

Publik tidak kunjung menemukan draf maupun dokumen resmi Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Keputusan pemerintah untuk menerbitkan Perppu Cipta Kerja menuai kritikan. Pengamat menilai Presiden Jokowi membuat kesalahan atas terbitnya Perppu tersebut.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Cipta Kerja No. 2/2022, aturan darurat ini disebut juga mengakomodir tuntutan buruh.

Mahfud MD mengungkap bahwa Presiden Jokowi menerbitkan Perppu No.2/2022 tentang Cipta Kerja karena adanya kebutuhan mendesak.

Pemerintah menegaskan telah menerbitkan Perppu No. 1/2022 tentang Perubahan atas UU No. 17/2017 tentang Pemilihan Umum tertanggal 12 Desember 2021.

Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan partai politik yang sudah ikut Pemilu 2019 tak perlu melakukan mengubah nomor urutnya untuk Pemilu 2024.

Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan DPR masih menunggu draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pemilu dari pemerintahnya.

Mendagri Tito Karnavian mengakui usulan nomor urut parpol tersebut memang kurang substantif.

Mardani Ali Sera menyebutkan isi Perppu tentang Pemilu yang segera disahkan tak akan melebar dari pembagian kursi parlemen di tiga daerah otonomi baru di Papua.

Pemerintah melalui Kemendagri akan menindaklanjuti usul terkait penerbitan Perppu terkait UU Pemilu untuk mengakomodir tiga daerah otonom baru di Papua.

Komisi II DPR RI setuju penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Revisi UU membuat proses kembali dari nol dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sementara saat ini dinilai ada situasi genting yang memaksa untuk terbitnya Perppu.

Pemerintah mengaku mendengarkan aspirasi dari rakyat terkait penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja.

Presiden Jokowi harus mendengar suara buruh dan masyarakat, Terbitkan perppu. Cabut UU Ciptaker, sebab buruh dan masyarakat menolak keberadaannya