Salah satu proses pembenahan UU Cipta Kerja melibatkan hak prerogatif Presiden dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Massa buruh menuntut pencabutan Undang-Undang No.6/2023 tentang Penetapan Perppu No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

KPU sudah menyiapkan simulasi apabila Pilkada 2024 dipercepat dua bulan.

Mardani Ali Sera menyebutkan pemerintah berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pilkada.

Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja akhirnya disahkan oleh DPR melalui sidang paripurna pada  21 Maret 2023.

BEM UI siap membuktikan bahwa organisasinya murni suara mahasisa, dan disetir oleh rakyat, tetapi tidak didanai LSM asing.

Berikut link download UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR RI pada Rabu (22/3/2023).

Anggota DPR dari Fraksi PDIPmeminta mahasiswa kritisi DPR tanpa umpatan yang kurang terdidik, setelah ramai protes pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU

Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh akan mogok nasional dan melakukan judicial review imbas Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) dijadikan undang-undang.

Airlangga menjelaskan bahwa kerentanan perekonomian global masih berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

DPR akhirnya mengesahkan Perppu tentang Cipta Kerja meskipun banjir penolakan sejak perumusannya.

PKS dan Demokrat menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU). Kedua parpol ini masing-masing memiliki alasan sendiri.

Kemenkumham sejak periode pertama Presiden Joko Widodo terus melakukan pembenahan dan pemangkasan regulasi yang tidak sinkron dan harmonis.

Koalisi masyarakat sipil akan melakukan aksi demonstrasi yang lebih besar menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja.

Rocky Gerung menghadiri demonstrasi penolakan Perppu Cipta Kerja di depan Gedung DPR.

Koalisi masyarakat sipil mengatasnamakan Protes Rakyat Indonesia demonstrasi di depan Gedung DPR dan membawa 10 tuntutan.