Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai disetujuinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020 menjadi UU oleh DPR RI mulai membawa sentimen…

Penggugat Peraturan Pemerintah (Perppu) No.1/2020 meminta pemerintah menunjukan bukti dokumen yang menguatkan bahwa aturan tersebut telah sah menjadi undang-undang.

Menkumham Yasonna Laoly menjelaskan proses pembahasan dan pengesahan Perppu No 1/2020.

Setelah menjadi undang-undang, sesuai prinsip & asas praktis uji materi atas Perppu No.1/2020 telah kehilangan obyek yang dipersoalkan.

Hak imunitas yang diberikan kepada anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), pegawai Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, maupun Lembaga…

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi Ajib Hamdani mengatakan ada salah satu poin yang menjadi kontradiksi yang perlu ditelaah dan dikritisi secara proposional tentang…

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi Ajib Hamdani mengatakan ada salah satu poin yang menjadi kontradiksi yang perlu ditelaah dan dikritisi secara proposional tentang…

Sampai dengan saat ini uji materi terhadap Perppu 1/2020 telah dua kali menjalani persidangan. Kedua persidangan belum masuk pada pokok perkara.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 disusun untuk memastikan stabilitas sistem keuangan negara di tengah pandemi. Namun, isinya justru…

Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengkritisi materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan…

Salah satu kekurangan Perppu tersebut adalah nilai penundaan utang pokok dialokasikan sebesar Rp34,15 triliun, padahal dibutuhkan Rp285,1 triliun

Ada empat poin yang menjadi catatan PKS untuk Perppu No.1/2020.

Mayoritas fraksi di DPR setuju untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 disahkan menjadi undang-undang. 

Pasal 27 pada Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 menjadi polemik karena dianggap memberikan…

Menurut Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar, Perppu ini menjadi dasar hukum yang kuat dalam melakukan penundaan Pilkada…