Sejak 2014, Geo Dipa mencatatkan keuntungan rata-rata sekitar Rp200 miliar per tahun yang disalurkan untuk negara.

Pemerintah kerap menyampaikan bahwa PPN naik jadi 12% akan berlaku karena amanat undang-undang. Namun, kini muncul sinyal keputusan final di tangan Prabowo.

Kenaikan PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 sebenarnya merupakan amanat Undang-Undang HPP, tetapi kini Airlangga menyebut keputusan itu belum final.

Perputaran uang di ranah shadow economy diperkirakan mencapai Rp8.300 triliun. Manfaatnya bagi negara begitu minim karena aktivitas itu tidak tersentuh pajak.

Wamenkeu Anggito mengungkap salah satu materi retreat Kabinet Merah Putih terkait dengan disrupsi di pemerintahan, termasuk yang bisa memengaruhi pajak.

Sebelumnya, BPK melaporkan potensi dan/atau indikasi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp5,82 triliun dan sanksi administrasi sebesar Rp341,8 miliar.

Setelah Sri Mulyani menjadi kandidat kuat Menteri Keuangan Prabowo, pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPM) diyakini akan batal.

Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo-Gibran Anggawira menjelaskan alasan batalnya pembentukan Badan Penerimaan Negara.

Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara menjadi tidak menentu, usai presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menunjuk Sri Mulyani menjadi Menkeu.

Bergabungnya Sri Mulyani sebagai menteri di kabinet baru Prabowo Subianto mengundang tanda tanya mengenai nasib Kementerian Penerimaan Negara.

Empat nama telah mengikuti uji kelayakan di hadapan Tim Prabowo untuk menjadi calon menteri penerimaan negara.

Ekspor pasir laut memang akan keuntungan bagi pengusaha dan penerimaan bagi negara, tetapi PDB Indonesia justru akan berkurang hingga Rp1,22 triliun.

DJBC Sulbagsel mencatat penerimaan bea cukai Sulsel per Agustus 2024 sebesar Rp310,06 miliar, tumbuh 35,19%.

Kementerian Keuangan mulai menghitung potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari ekspor pasir laut yang baru-baru ini berlaku setelah 20 tahun vakum.

Kemenkeu membidik target penerimaan negara dari implementasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) senilai Rp3,8 triliun pada 2025.