Dewan Ekonomi Nasional mengungkapkan sejumlah komoditas seperti nikel hingga kelapa sawit akan masuk ke Sistem Informasi Mineral dan Batubara atau Simbara.

Dua kali pelaksanaan tax amnesty terbukti tidak mendongkrak rasio pajak, bahkan tetap tidak mencapai target RPJMN. Kini, muncul wacana Tax Amnesty jilid III.

Ketika PPN naik jadi 12%, penerimaan negara bisa bertambah setidaknya Rp100 triliun.

Realisasi penerimaan APBN di wilayah kerja KPPN Malang menembus Rp92,8 triliun pada posisi Oktober 2024.

Digitalisasi yang dimaksudkan di antaranya dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang bisa melalui berbagai kanal pembayaran.

PPN naik tidak menjamin penambahan penerimaan negara yang signifikan. LPEM UI menyarankan alternatif lain yang optimal bagi perpajakan.

Sri Mulyani akan mempublikasikan roadmap peningkatan tax ratio pada awal 2025, berisi cara meningkatkan rasio pajak ke 23% seperti janji Presiden Prabowo.

Sri Mulyani mengungkapkan posisi tax ratio Indonesia per akhir Oktober 2024 adalah 10,02%, di tengah tantangan penerimaan pajak.

Indonesia dinilai mampu mencapai tax ratio 15% dengan mengubah struktur penerimaan pajak. Namun, kebijakan itu dinilai sulit secara politik.

Menurut Guru Besar Politik Hukum Pajak Unissula Semarang, sosok Sri Mulyani menjadi penyebab tidak kunjung berdirinya Badan Penerimaan Negara (BPN).

Kementerian Keuangan melaporkan produksi minyak dan gas atau migas yang tak sesuai target berdampak pada setoran pajak maupun bukan pajak dalam APBN 2024.

Sejak 2014, Geo Dipa mencatatkan keuntungan rata-rata sekitar Rp200 miliar per tahun yang disalurkan untuk negara.

Kenaikan PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 sebenarnya merupakan amanat Undang-Undang HPP, tetapi kini Airlangga menyebut keputusan itu belum final.

Perputaran uang di ranah shadow economy diperkirakan mencapai Rp8.300 triliun. Manfaatnya bagi negara begitu minim karena aktivitas itu tidak tersentuh pajak.

Isu shadow economy, seperti judi online yang mengganggu penerimaan pajak dan perekonomian, turut menjadi topik pembahasan dalam Retreat Kabinet Merah Putih.

Wamenkeu Anggito mengungkap salah satu materi retreat Kabinet Merah Putih terkait dengan disrupsi di pemerintahan, termasuk yang bisa memengaruhi pajak.