Sepanjang tahun lalu, anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang direalisasi melalui pemberian diskon Pajak Penjualan Barang Mewah atau PPnBM Kendaraan Bermotor mencapai…

BPK mengungkap sejumlah temuan dalam LKPP Tahun 2021 kepada Jokowi diantaranya soal PT Garuda Indonesia dan Krakatau Steel hingga piutang macet puluhan triliun.

Jokowi meminta seluruh menteri dan kepala daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2022.

Jokowi bersyukur karena LKPP Tahun 2021 mendapatkan opini WTP dari BPK dan menegaskan akan segera menindaklanjuti rekomendasi perbaikan atas kelemahan yang ada.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas LKPP Tahun 2021 menemukan total realisasi fasilitas dan insentif perpajakan pada PEN mencapai…

BPK melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 dan menemukan sejumlah masalah dalam penyaluran PEN.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021, lembaga auditor eksternal itu menemukan adanya Rp15,31 triliun insentif perpajakan yang belum sepenuhnya…

Pemerintah memiliki sisa dana dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020 dan 2021 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) sebesar Rp7,5 triliun…

KPK mendalami arahan Ade Yasin epada SKPD Pemkab Bogor, untuk menyiapkan duit operasional yang akan diberikan kepada BPK.

DPR menilai permintaan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan agar ada tambahan dana di instansinya sudah kelewatan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian buka suara terkait temuan BPK yang mengindikasikan Kartu Prakerja tidak tepat sasaran.

Anggito menjabat sebagai Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji. Sebelumnya, dirinya merupakan Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kementerian Agama.

BPK membuka kotak pandora tentang karut marut pengelolaan aset BLBI yang sudah berlangsung puluhan tahun.

BPK menemukan masalah penyaluran BLT dan dana desa seperti di antaranya penerima manfaat yang tidak sesuai kriteria hingga nilai yang tidak sesuai.

Komisi VII DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) sebesar 20 persen kepada Mining Industry Indonesia atau…