KPK terus mendalami kasus suap di Maluku Utara terkait suap dan perizinan proyek tambang

KPK menduga terdapat enam blok Wilayah Izin usaha Pertambangan (WIUP) nikel di Maluku Utara menjadi 'bancakan' korupsi

KPK resmi menahan mantan Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif di perkara suap pengadaan proyek dan perizinan Abdul Ghani Kasuba

Muhaimin Syarif diduga membantu Gubernur Maluku Utara 2019–2024 Abdul Ghani Kasuba mengantongi suap terkait pengusulan WIUP 37 perusahaan selama 2021–2023.

Menteri BKPM Bahlil memastikan PBNU tetap wajib bayar PNBP dan royalti terkait dengan pemberian izin tambang.

Badan usaha milik organisasi masyarakat atau ormas keagamaan berpeluang mengelola izin usaha pertambangan (IUP) mineral lewat mekanisme lelang terbuka.

Kementerian ESDM menegaskan, tambang batu bara yang ditawarkan kepada badan usaha milik ormas keagamaan memiliki tingkat kesulitan rendah.

Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla blak-blakan soal perundungan yang diperoleh akibat terang-terangan menerima tawaran konsesi tambang batu bara dari pemerintah.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berkomitmen untuk mengelola tambang eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B).

Kementerian ESDM masih menunggu ormas keagamaan lain untuk mengajukan pengelolaan izin tambang batu bara.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) bagi Nahdlatul Ulama masih dalam proses administrasi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengingatkan risiko ormas keagamaan menjadi tumpangan pengusaha tambang.

Lutfhi bin Yahya dan Gus Yahya mengomentari polemik pemberian izin tambang ke ormas keagamaan.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) angkat bicara terkait adanya pandangan bahwa kegiatan eksploitasi tambang haram hukumnya.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) memastikan pihaknya bakal mengelola izin tambang yang diberikan pemerintah secara profesional.