BPK menemukan potensi penambangan komoditas nikel tanpa izin pada 4 pemegang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) komoditas batuan peridotit dan tanah merah

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) akan diberikan izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).

Muhammadiyah mempertimbangkan menggarap lokasi tambang lain alih-alih menerima area tambang batu bara yang ditawarkan pemerintah.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersuara soal pengusaha yang meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan batas waktu izin tambang

KPK mengincar aset eks gubernur Malut serta mengusut perkara korupsi izin tambang yang menjerat 'tangan kanannya', Muhaimin Syarif.

Indonesian Mining Association (IMA) menilai pemberian izin tambang semestinya berlaku sesuai umur tambang.

KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak soal dugaan korupsi IUP tambang.

Tim advokasi tambang telah resmi melayangkan gugatan terhadap pemberian prioritas izin tambang bagi ormas keagamaan ke Mahkamah Agung (MA).

Indef mengharapkan produksi katoda tembaga dari smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik tidak molor dari waktu yang ditargetkan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bakal mengevaluasi izin tambang perusahaan yang tidak mau membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter.

Presiden Jokowi menerima perwakilan ormas PP Muhammadiyah di Istana Kepresidenan, Selasa (17/9/2024).

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir buka suara soal stigma negatif kepada ormas keagamaan yang terima izin tambang.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Muhadjir Effendy mengatakan bahwa ormas keagamaan yang dinaunginya telah membentuk dua perusahaan.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) mengaku belum mempertimbangkan untuk mengambil izin pengelolaan tambang dari pemerintah.

Sekjen Muhammadiyah mengatakan pihaknya siap ikut ambil bagian dalam pengelolaan tambang batu bara yang diberikan pemerintah tanpa merusak alam.

Dua tambang yang disiapkan untuk ditawarkan kepada Muhammadiyah adalah bekas lahan PT Arutmin Indonesia atau bekas lahan PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO).