Pimpinan Pusat Muhammadiyah tunjuk Muhadjir Effendy menjadi ketua tim pengelola tambang, berikut daftar lengkap pengurus.

PP Muhammadiyah membeberkan sejumlah pertimbangan yang diambil organisasi tersebut untuk menerima tawaran pemerintah untuk mengelola izin usaha pertambangan.

Muhammadiyah siap untuk kelola wilayah usaha pertambangan (WIUP) atau izin tambang yang ditawarkan pemerintah RI.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan pemerintah untuk memberikan konsesi kelola tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah mengkaji peluang untuk turut serta mengelola izin usaha tambang (IUP) dari pemerintah.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) masih memproses izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bagi Nahdlatul Ulama (NU).

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara resmi telah mendapat tawaran pengelolaan izin tambang batu bara dari Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar merespons soal Muhammadiyah yang telah menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut pihaknya menduga adanya pemberian suap terkait dengan izin tambang di Maluku Utara kepada pihak di Kementerian ESDM.

Sedang viral di media sosial isu yang menyebut jika Muhammadiyah akhirnya menerima izin tambang yang ditawarkan pemerintah.

KPK menemukan sejumlah bukti terkait dengan dugaan suap izin pertambangan di Maluku Utara ketika menggeledah Kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM

Penawaran prioritas izin tambang kepada ormas keagamaan dinilai menciderai aspek persaingan usaha yang sehat.

Ketua PGI Pendeta Albertus Patty menekankan bahwa pihaknya menyayangkan langkah pemerintah yang meneken Perpres soal distribusi IUP untuk ormas.

Ketua PGI Pendeta Albertus Patty menekankan bahwa pihaknya menyayangkan langkah pemerintah yang meneken Perpres soal distribusi IUP untuk ormas.

PBNU menyambut penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi.