Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) kluster syariah bersama BPRS telah melakukan penandatanganan MoU untuk meningkatkan kerjasama keduanya.

Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) atau Omnibus Law Keuangan turut mendorong pengembangan BPR.

OJK berharap penyempurnaan ketentuan batas maksimum kredit ini diharapkan dapat mendorong keberlangsungan usaha BPR serta BPRS.

OJK meluncurkan microsite Informasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) untuk Inklusi Keuangan atau disingkat iBPR-S.

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah dan pemangku kepentingan mendorong bank perkreditan rakyat yang sudah memiliki modal cukup untuk meningkatkan skala bisnisnya menjadi bank umum.…

Kolaborasi BPRS dengan Alami harapannya menjadi peluang bagi BPRS untuk menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM.

UU 21/2008 mengatur bahwa BPRS tidak dapat.memindahkan uang secara mandiri, melainkan hanya dapat dilakukan dengan rekening yang berada di bawah bank umum syariah atau unit…

Dalam Perkara Nomor 32/PUU-XX/2022 yang dimohonkan oleh PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan ini, pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 9, Pasal 21 huruf d dan Pasal 25 huruf…

Adopsi teknologi dan digitalisasi layanan merupakan salah satu hambatan kurang berkembangnya BPRS di Tanah Air. Fintech Alami Group pun gerak cepat membangun mobile banking…

OJK berharap BPRS dapat melakukan inovasi agar mampu berkompetisi dalam melayani kepentingan ekonomi kecil dan UMKM.

Fintech Alami menyebutkan per Mei 2022 telah menyalurkan pembiayaan akumulasi Rp2,5 triliun. Pada 2021 lalu, Alami juga mengakuisisi bank perkreditan rakyat (BPR) di Jakarta.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis aturan tersebut dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha industri perbankan.

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Badan Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Nusa Tenggara Barat tumbuh di atas angka nasional.

Kredit di BPR dan BPRS pada semester I/2021 juga tumbuh 5,46 persen menjadi Rp1,8 triliun (yoy).

Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh paling tinggi di BPRS Dinas Ashri dengan pertumbuham 35,6 persen menjadi Rp162 miliar hingga November 2021.