OJK memberikan penjelasan usai adanya temuan terkait aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana pada BPR dan BPR syariah yang berada dalam status pengawasan.

OJK Kepulauan Riau (Kepri) akan mengawasi secara ketat sebanyak 44 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan dua BPR Syariah (BPRS).

11 BPR yang harus memenuhi kecukupan modal Rp6 miliar tersebut, 7 BPR perlu menjadi perhatian OJK.

OJK tidak hanya meminta BPR/BPRS yang belum memenuhi modal Rp6 miliar untuk melakukan konsolidasi, tetapi juga yang dimiliki Pemda, baik itu Pemkab dan Pemkot.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar memberikan tanggapan mengenai temuan BPK terkait pengawasan BPR dalam pengawasan khusus.

BPK melakukan pemeriksaan pada proses pengawasan atas pemantauan penghimpunan dan penyaluran dana pada BPR dan BPRS.

Pedoman ini dirilis OJK guna memperkuat karakteristik produk di perbankan syariah dan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko BPR Syariah.

Pemerintah menargetkan sebanyak 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta unit sepeda motor listrik dapat mengaspal di Indonesia pada 2030 mendatang.

Permodalan hingga tata kelola menjadi tantangan industri bank perekonomian rakyat (BPR) dan BPRS.

Berikut syarat BPR dan BPRS untuk dapat IPO dalam POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPRS.

Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah secara umum mencatatkan tren yang positif di penyusutan jumlah BPR.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan jumlah bank perekonomian rakyat (BPR) di Indonesia kian menyusut.

Modal inti minimum BPR/BPRS telah ditetapkan sebesar Rp6 miliar, yang wajib dipenuhi paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024.

Sejak awal 2024, sudah ada 10 izin usaha bank di Tanah Air dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Cek cara nasabah mengeklaim dana miliknya.

Sebelum mencabut izin usaha, OJK menjalankan berbagai langkah pengawasan serta upaya penyehatan bank. Berikut tiga status pengawasan bank.