Apabila hingga deadline akhir tahun ini BPR/BPRS belum mampu memenuhi modal inti, OJK meminta untuk melakukan merger atau diakuisisi investor baru.

Jumlah BPR makin susut hingga semester I/2024, LPS ungkap penyebabnya

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat hampir empat kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, hanya terdapat 4 bank.

OJK memberi tenggat waktu BPR sebelum 31 Desember 2024 dan BPRS sebelum 31 Desember 2025 untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp6 miliar.

Kedua belas bank perekonomian rakyat (BPR/S) yang dilikuidasi oleh LPS hingga kuartal II/2024 tersebar di sejumlah wilayah Jawa, Sumatra, Aceh, hingga Bali.

Selama kuartal II/2024, LPS mencatat terjadi pengurangan sebanyak 9 bank karena ada BPR yang dicabut izin usahanya dan juga merger.

Rasio NPL BPR dan BPRS di Kepulauan Riau (Kepri) mencapai 6,62% sehingga mendapatkan perhatian serius OJK.

Relatif tingginya NPL BPR karena ada satu BPR yang NPL-nya tinggi, yakni 50%, karena dugaan adanya fraud.

LPS juga melakukan likuidasi BPR Sumber Artha Waru Agung setelah izin BPR dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak 24 Juli 2024.

Hadirnya dua regulasi baru yang mengatur BPR & BPRS menjadi tumpuan harapan bagi pembenahan industri ini.

OJK baru saja merilis POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS. Perbarindo memberikan tanggapan mengenai aturan tersebut.

Peraturan OJK (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 mengatur Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Simak perinciannya!

Seiring dengan menguatnya wacana tersebut, PP Muhammadiyah sebenarnya saat ini telah memiliki bank perekonomian rakyat syariah (BPRS) dengan jumlah 10 bank.

Terdapat 12 bank perekonomian rakyat (BPR) bangkrut di Indonesia sepanjang tahun berjalan 2024.

OJK merilis aturan yang membuat bank perekonomian rakyat (BPR) bisa initial public offering (IPO). Lantas, bagaimana kesiapan industri?

Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) DPD Sumatra Barat dan Bengkulu menyebutkan akan banyak BPR melakukan merger.