Badan Otorita IKN (OIKN) mengusulkan penambahan anggaran pada 2025 ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Sri Mulyani meminta reformulasi ketentuan mandatory spending dalam anggaran pendidikan 20% dari APBN, agar tidak dihitung persentase terhadap belanja negara.

Program Quick Win berisi janji-janji kampanye Prabowo akan dieksekusi dengan dana dari cadangan anggaran pendidikan, hingga cadangan belanja negara APBN 2025.

DPR dan pemerintah menyepakati anggaran subsidi energi 2025 senilai Rp203,4 triliun. Penurunan terjadi di seluruh komponen, dari subsidi BBM hingga listrik.

Jumlah penduduk kelas menengah mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, yang disertai dengan perubahan prioritas pengeluaran.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani meminta tambahan anggaran pada 2025 sebesar Rp889 miliar.

Pemerintahan Prabowo Subianto bakal mengoptimalkan penerimaan negara, termasuk PNBP Kemenkominfo, untuk membiayai sejumlah program prioritas.

DPR resmi menerima pertanggungjawaban pemerintah atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023. Terdapat delapan catatan terkait pelaksanaan APBN 2023.

Kemenhub mengajukan tambahan anggaran untuk kegiatan prioritas yang belum tercakup dalam Pagu Anggaran TA 2025 sebesar Rp7,68 triliun.

Tidak mungkin pemerintah dengan keterbatasan fiskal bisa bekerja dengan penuh. Mau tumbuh 8%, tanpa partisipasi swasta tidak mungkin.

Turunnya harga komoditas utama seperti batubara dan CPO menjadi faktor utama berkurangnya penerimaan perpajakan dari Kalimantan Timur per Juli 2024.

Bandara Dhoho Kediri garapan PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) bakal melayani penerbangan umrah akhir tahun ini.

Menkeu Sri Mulyani menilai bahwa eksposur utang Indonesia relatif aman dengan desain APBN 2025 yang defisit Rp616,2 triliun.

Sektor sawit menyetorkan pajak Rp50,2 triliun dan bea keluar atas ekspor Rp6,1 triliun sepanjang 2023.

DJPb Sumatra Selatan melaporkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Juli 2024 menunjukkan tren positif.