Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyatakan bahwa Kemenkeu telah berkoordinasi dengan Kemen PAN-RB soal alokasi anggaran kementerian baru pada 2025.

Mandiri Sekuritas optimistis pasar obligasi RI bakal positif sepanjang 2024-2025, ditopang sentimen penurunan suku bunga The Fed hingga penguatan rupiah.

Menkeu Sri Mulyani bertemu Menhub Budi Karya Sumadi untuk membahas Revisi UU Pelayaran

Pemerintah Prabowo-Gibran terus mematangkan Program Makan Siang Bergizi. Anggaran sebesar Rp10 miliar untuk sosialisasi telah disiapkan, pun dengan menunya.

Ketua BAKN, Wahyu Sanjaya, mengungkapkan bahwa meskipun tarif 2,5% dirasa kecil dan mengharapkan penerapan lebih tinggi.

Kemenkeu melaporkan ada 10 Kementerian/Lembaga (K/L) yang mendapatkan porsi belanja jumbo pada tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Komisi I DPR menyetujui pagu alokasi anggaran program Kemenkominfo anggaran 2025 sebesar Rp7,73 triliun, dengan mayoritas dana digunakan untuk bangun TIK.

Revisi Undang-Undang No. 39/2008 tentang Kementerian Negara menjadi pintu masuk Presiden Terpilih Prabowo merombak dan menambah pembantunya di kabinet baru.

Kemenkeu mengatakan pemerintah masih menyusun pagu anggaran kementerian/lembaga dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2025 sesuai susunan kabinet yang ada sekarang.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati bersama Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menghadap presiden terpilih Prabowo Subianto, Senin (9/9/2024).

Komisi III DPR RI menyetujui usulan pagu anggaran PPATK pada 2025 sebesar Rp354,5 miliar.

Persetujuan tersebut dicapai dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan Sri Mulyani dan jajarannya di Kompleks Parlemen Senayan, pada Senin (9/9/2024).

Pemerintah menyebut terdapat risiko dari belanja wajib yang menyerap lebih dari 70% anggaran negara setiap tahunnya.

Anggaran pendidikan terancam akan menyusut ratusan triliun bila nantinya terealisasi menggunakan acuan pendapatan, bukan lagi belanja negara.

Ekonom menilai wacana pemerintah dan DPR untuk reformulasi mandatory spending 20% Anggaran Pendidikan dari APBN merupakan langkah keliru.