Ketua Dewan Profesor Unpad periode 2020-2025 menyebut Indonesia mengalami immiserizing growth dalam 5 tahun terakhir.

Sinyal pemutusan hubungan kerja atau PHK mencuat di tengah rencana pemerintah yang akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%.

Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan sejumlah jurus efisiensi demi Indonesia bisa menghemat anggaran negara hingga 40%.

PPN naik tidak menjamin penambahan penerimaan negara yang signifikan. LPEM UI menyarankan alternatif lain yang optimal bagi perpajakan.

Kelas menengah dan pekerja dengan pendapatan setara UMR akan menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan PPN naik jadi 12%.

Pengenaan tarif yang sangat tinggi di negara tujuan ekspor membuat para produsen mengalihkan produknya masuk Indonesia dengan cara ilegal.

Kantor Wilayah Kementerian Keuangan di Jawa Timur melakukan lelang sitaan secara serentak. Cek daftarnya.

Kementerian Keuangan menyatakan Indonesia bergabung dalam perjanjian AANZFTA yang menyebabkan bea masuk susu dari Australia dan Selandia Baru sebesar 0%.

Pemerintah melakukan lelang surat utang setiap dua pekan, sedangkan penerbitan utang baru dilakukan dengan strategi oportunistis.

Pemangkasan anggaran dinas bakal berdampak pada industri Mice. Pemerintah diminta memutar otak untuk mengantisipasi dampak besar.

Tax buoyancy yang negatif 0,47 pada kuartal III/2024 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi semakin tidak seimbang dengan laju penerimaan pajak.

Sri Mulyani memperkirakan penerimaan pajak 2024 tidak akan mencapai target awal, menjadi sekitar Rp1.921,9 triliun.

Berdasarkan perhitungan Kemenko Perekonomian, ekonomi kuartal IV/2024 harus mencapai 5,3% agar target pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 5,1% bisa tercapai.

Kementerian Keuangan melaporkan klaim yang sudah diterima untuk asuransi barang milik negara (BMN) per Oktober 2024 sebesar Rp2,45 miliar.

Mengacu pada kondisi saat ini, tax ratio 15% setara dengan penerimaan pajak Rp3.133 triliun. Nyatanya, target pajak terkumpul baru sekitar Rp1.900 triliun.

Apindo mengungkap dampak dari pemangkasan anggaran perjalanan dinas (Perdin) kementerian/lembaga terhadap bisnis perhotelan di Indonesia.