Anggota Komisi XI DPR Misbakhun menilai ada utang yang tak dicatat pemerintah, meski nominalnya sudah tembus Rp7.800 triliun.

Berikut pernyataan anggota DPR RI Misbakhun soal pengelolaan utang di era pemerintahan Jokowi.

Menkeu Sri Mulyani mengklaim bahwa rasio utang Indonesia terus turun bahkan bisa menyentuh level 38 persen.

Jusuf Kalla (JK) diketahui sempat menyayangkan pemerintah yang harus membayar utang Rp1.000 triliun tiap tahun.

Pemerintah menargetkan rasio utang pada 2024 di kisaran 38,07 persen hingga 38,97 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Nominal utang pemerintah tersebut diikuti dengan rasio utang sebesar 38,15 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga turun menjadi 38,15 persen.

Benarkah pernyataan Jusuf Kalla (JK) yang menyebut pemerintah membayar Rp1.000 triliun per tahun untuk melunasi utang? Cek faktanya!

Pemerintah menarik utang baru sebesar Rp243,9 triliun pada April 2023. Buat apa?

Menkeu Sri Mulyani mengatakan pengadaan utang pemerintah yang nilainya hampir Rp7.900 triliun dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

Utang pemerintah tersebut masih berada dalam batas yang aman dan terkendali.

Kerja sama Otoritas IKN dengan Siemens dan utang pemerintah menjadi topik terpopuler di Kanal Ekonomi Bisnis.com.

Total utang pemerintah tambah Rp106,7 triliun menjadi Rp7.861 triliun per Februari 2023. Ini pemicunya!

Utang per Februari 2023 setara dengan 26,84 persen dari target pembiayaan utang pada APBN Tahun Anggaran 2023.

Berikut data BI yang mencatat utang luar negeri Indonesia melonjak jadi US$404,9 Miliar pada Januari 2023.