Nilai utang luar negeri Indonesia per Oktober 2024 mengalami pertumbuhan secara tahunan sebesar 8,3% year on year (YoY).

Pemerintah melakukan lelang surat utang setiap dua pekan, sedangkan penerbitan utang baru dilakukan dengan strategi oportunistis.

Pemerintah memiliki utang jatuh tempo pada tahun ini senilai Rp434,29 triliun.

Satu bulan menjabat, Prabowo langsung memerintahkan jajarannya untuk menghemat APBN. Di balik instruksi itu, ratusan triliun utang jatuh tempo harus dilunasi.

Kementerian Keuangan telah merealisasikan pembiayaan utang senilai Rp438,1 triliun dari APBN sepanjang 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2024.

Ekonom memperkirakan utang pemerintah di era Prabowo Subianto berpotensi semakin bertambah besar menjadi Rp12.893,96 triliun dalam lima tahun mendatang.

Berdasarkan catatan BPK, terdapat utang Rp100 triliun dalam bentuk SBN yang dibeli BI berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKBI) II yang jatuh tempo pada 2025.

Sri Mulyani Indrawati memang telah menjadi menteri keuangan cukup lama, tetapi bukan berarti bebas dari kekurangan dan perlunya berbagai perbaikan.

Utang Luar Negeri pemerintah per Agustus 2024 naik US$10,8 miliar dari bulan sebelumnya dan naik 4,6% secara tahunan.

Meski terjadi kenaikan utang luar negeri jelang pelantikan presiden, BI menyebutkan ULN Indonesia dalam posisi yang terkendali.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengingatkan rencana pemerintahan Prabowo untuk menarik utang lebih awal demi APBN 2025.

Pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) dan transformasi transformasi birokrasi dapat menjadi solusi atas besarnya porsi pembayaran utang dalam APBN.

Berdirinya pabrik susu ikan antara bisnis atau politis hingga mengukur rencana besar Prabowo-Gibran bentuk Kemenko Infrastruktur.

BI mencatat cadangan devisa September 2024 turun dari US$150,2 miliar menjadi US$149,9 miliar akibat pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Daftar program dan kebijakan yang dilimpahkan Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Mulai dari utang, IKN, hingga kenaikan PPN dan cukai rokok.

Posisi keseimbangan primer yang negatif, menurut Kantor Staf Presien, menyebabkan Indonesia masih mengambil utang baru untuk membayar cicilan utang eksisting.