Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan kunci dalam pembangunan infrastruktur bagi negara berkembang bagi Indonesia adalah konsep berkelanjutan.…

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tengah mengusulkan dokumen tender berlandaskan hukum syariah agar bisa memanfaatkan dana dari Islamic Development Bank.

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) tengah memfinalisasi pengajuan pinjaman ke Bank Dunia untuk pengembangan proyek energi terbarukan senilai Rp2,76 triliun.

Pinjaman akan disalurkan ke badan usaha yang melakukan eksplorasi pada wilayah kerja pengembangan panas bumi.

PT Indonesia Infrastructure Finance atau IIF menargetkan pembiayaan ke sektor infrastuktur sekitar Rp5 triliun hingga akhir 2019. Sektor jalan tol dan telekomunikasi akan…

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional…

Eko Putro Adijayanto, CEO PINA Center for Private Investment, menyatakan awalnya pihak PINA menargetkan financial close sebesar Rp84 triliun tahun ini. Sayangnya sampai dengan…

Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) Center For Investment menggelar dua penandatanganan kerja sama awal yakni PT Jasa Marga dengan PT China Communications…

Menurut data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi yang ditawarkan pada pihak swasta untuk pembangunan proyek ini bernilai Rp4,3 triliun. Jumlah itu terbagi…

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menuturkan rencana LCS berpotensi meringankan beban pemerintah dalam perawatan aset milik negara.…

Rencana Peraturan Presiden yang mengatur skema pembiayaan Limited Concession Scheme (LCS) akan mengatur sejumlah mekanisme penting, di antaranya adalah prosedur lelang, pembayaran…

Bisnis, JAKARTA — Rancangan Peraturan Presiden (perpres) yang mengatur pembiayaan Limited Concession Scheme (LCS) dalam pembangunan proyek infrastruktur telah melewati tahap…

Pembiayaan lain diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibutuhkan guna mempercepat pembangunan infrastruktur daerah Sumatra Utara.

AIIB menghindari pembiayaan proyek bendungan karena dinilai terlalu sensitif yang disebut-sebut memiliki isu sensitif terhadap lingkungan atau relokasi penduduk.

Kementrian Dalam Negeri melalui Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Moh. Adrian Noervianto medorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan Kerjasama Pemerintah…