Pemerintah bakal memperketat implementasi manajemen risiko pembangunan nasional di bidang infrastruktur.

Proyek infrastruktur berhasil mendorong pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi, pembukaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat

APPI menjelaskan mengapa porsi pembiayaan dari perusahaan pembiayaan di sektor infrastruktur jumlahnya sangat kecil.

Ke depan, pemerintah ingin swasta lebih banyak berkontribusi dalam pembiayaan infrastruktur agar APBN ataupun APBD tidak terbebani.

Skema hak pengelolaan terbatas memberikan hak pengelolaan atas aset yang masih dimiliki pemerintah atau BUMN, bukan berupa privatisasi.

Regulasi baru terkait pembiayaan kreatif diharapkan dapat mengurangi beban anggaran negara dalam pembangunan infrastruktur dan meningkatkan peran swasta.

Dua skema pembiayaan infrastruktur tersebut adalah dengan hak pengelolaan terbatas (HPT) dan pengelolaan peningkatan perolehan nilai kawasan (P3NK).

Pembiayaan infrastruktur pada Mei 2024 turun 88,41% YoY dibandingkan dengan Mei 2023 sebesar Rp101,19 triliun.

Hingga ujung pemerintahannya, pembangunan infrastruktur terus digenjot salah satunya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dalam pembangunan infrastruktur pada periode 2020 hingga 2024 pemerintah membutuhkan investasi sebesar Rp6.445 triliun.

Faktor di balik jatuhnya IHSG menjadi salah satu ulasan pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Jumat (14/6/2024).

BPK menemukan tiga masalah pengelolaan dan penggunaan utang pemerintah yang menyebabkan pemborosan kas negara Rp219 miliar untuk pendanaan infrastruktur.

Kementerian Keuangan mencatat pembiayaan investasi sebesar Rp73,89 triliun telah dicairkan hingga 12 Desember 2023.

PII adalah BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang berfungsi menjadi perpanjangan tangan negara untuk memastikan proyek infrastruktur tidak mandek.

PT PII telah menerima modal Rp10,56 triliun dari pemerintah dan total investasi yang sudah dijamin sebesar Rp411 triliun.

Pembangunan IKN dipastikan tetap berjalan selama masa kampanye dan Pemilu 2024.