Titik tertinggi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN termasuk Istana Kepresidenan 80 meter di atas permukaan laut.

IIF berpartisipasi dalam 3rd Infrastructure Working Group Meeting yang mendorong peningkatan inklusi sosial dan penanganan disparitas subnasional melalui infrastruktur lokal

Kementerian PUPR telah mematok usulan anggaran untuk pembangunan IKN hingga 2024 dengan total Rp43,73 triliun.

Adapun skema pendanaan yang bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah salah satunya berasal dari pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).

Bank Syariah Indonesia melihat terdapat funding gap yang relatif besar untuk pendanaan pembangunan infrastruktur yakni Rp4.060 triliun atau 63 persen dari total kebutuhan.

Mereka akan menginvestasikan jumlah gabungan hingga US$150 ekuitas untuk mendanai pinjaman pada fase awal.

Pemerintah menyatakan belanja pemerintah pusat akan mendominasi sumber pembiayaan program infrastruktur pada 2022 sekitar 44,28 persen atau senilai Rp1704 triliun.

KPBU yang disiapkan pada tahun depan hanya KPBU yang akan melakukan financial close selambatnya pada 2024. 

PT SMI merupakan tangan kanan pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur dasar dan sosial ke pemerintah daerah, serta proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kesepakatan pembiayaan infrastruktur itu merupakan peningkatan dari nilai kesepakatan sebelumnya sebesar US$500 juta pada 2017 – 2018.

Menurut IIF, infrastruktur merupakan salah satu sektor yang memiliki dampak jangka panjang, sehingga tidak akan terganggu meski terjadi krisis karena pandemi ini.

Sektor jalan tol, telekomunikasi, dan energi terbarukan menjadi fokus utama perseroan.

Hal tersebut tercantum di dalam surat bernomor S.670/IX/IIF/2020 yang dikirimkan oleh Indonesia Infrastructure Finance (IIF) kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Elena Chesheva, Senior Transport Specialist World Bank, mengatakan bahwa beberapa peningkatan baru-baru ini terjadi di sektor jalan nasional.

BUMN Karya tengah mengkaji peluang untuk memanfaatkan skema baru pembiayaan infrastruktur yang ketentuannya tertuang dalam Perpres No.32/2020.