Anggaran Kementerian PUPR diarahkan untuk mempercepat penyelesaian berbagai proyek yang ditarget rampung pada tahun depan.

Sepanjang 6 bulan pertama 2023, PT SMI mencatatkan laba bersih senilai Rp1,2 triliun.

Hingga kuartal I/2023, sejumlah emiten BUMN Karya mencatatkan utang ratusan triliun rupiah.

Per kuartal I/2023, total liabilitas WSKT tercatat senilai Rp84,37 triliun, WIKA Rp55,76 triliun, PTPP Rp43,81 triliun, dan ADHI Rp30,29 triliiun.

Setelah pandemi, tingkat utang naik, pendapatan pajak turun, dan belanja publik membengkak. Hal ini membatasi pendanaan publik langsung untuk infrastruktur.

Presiden Joko Widodo mengucurkan alokasi anggaran Rp32,7 triliun untuk melakukan perawatan jalan rusak di daerah.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII menjadi penyedia penjaminan pada 7 proyek baru dengan nilai total Rp127,3 triliun pada tahun ini. 

Pembangunan infrastruktur tersebut tidak saja proyek bagi pelayanan publik dari pemerintah pusat, melainkan pula kebutuhan pemerintah daerah.

Bendungan Rukoh diharapkan dapat segera dimanfaatkan sebagai sumber pengairan lahan irigasi dan pengendalian banjir di Aceh.

Penyesuaian kontrak itu terutama terhadap proyek infrastruktur jangka pendek.

Dua mega proyek pembangkit listrik dari Hutama Karya telah dikebut guna mendukung Presidensi G20 Indonesia

Langkah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta subsidi BBM untuk penggarap proyek infrastruktur dinilai kurang tepat seiring membengkaknya ongkos proyek.

Kementerian PUPR mendapatkan tambahan anggaran pada tahun depan senilai Rp27,1 triliun.

Presiden Jokowi mengatakan inovasi di sisi pembiayaan difokuskan untuk mendorong pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian melalui KPBU.

Anggaran infrastruktur belum sepenuhnya membiayai kebutuhan investasi. Dalam RPJMN 2020-2024, kebutuhan belanja infrastruktur mencapai Rp6.445 triliun.