Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami aliran uang yang diduga hasil gratifikasi dan suap Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari.

Mayoritas penyidik hukum di Indonesia belum memanfaatkan undang-undang tindak pidana pencucian uang untuk memaksimalkan perampasan aset hasil korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi peringatkan para kepala daerah agar tidak menerima gratifikasi serta melakukan pencucian uang untuk mengaburkan harta haram tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjerat Bupati Nganjuk Taufiqurahman dengan sangkaan baru yakni tindak pidana pencucian uang. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi…

JAKARTA–Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi undang-undang…

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan bekas Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi. Dugaan…

Kementerian Kehakiman Amerika Serikat mulai menyelidiki kasus pidana skema penghindaran pajak yang diungkapkan dalam Dokumen Panama (Panama Papers).