Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pekanbaru meminta pemerintah daerah menambah fasilitas kesehatan di daerahnya. Permintaan ini dilakukan mengingat hingga…

Kalangan pekerja menilai pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di mana sampai saat ini sejumlah…

Jumlah pekerja sektor informal di wilayah Bali Nusra dan Papua yang bergabung dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih jauh dari harapan.

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf meminta pemerintahan Jokowi-JK segera meningkatkan fasilitas kesehatan primer agar mampu memberikan pelayanan maksimal bagi seluruh peserta…

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Malang mengejar target pertumbuhan kepersertaan dari perusahaan sebesar 300% poada 2015.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akan membangun empat twin block rumah susun sederhana sewa atau rusunawa di Jawa Tengah yang diperuntukkan bagi…

BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional menggandeng Apindo untuk mereview petunjuk teknis skema koordinasi manfaat (coordination of benefit /CoB) dalam waktu 6 bulan.

Dana investasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada akhir 2014 mencapai Rp187 triliun melampaui target yang ditetapkan Rp185 triliun.

Masyarakat kini bisa mengadukan aspirasi ataupun keluhan tentang layanan Badan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan lewat sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat…

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Bali mulai menyelenggarakan program pensiun pada tahun ini, tidak hanya bagi pegawai pemerintah, tetapi juga pihak…

Komisioner Pelayanan Publik (KPP) Provinsi Jawa Timur (Jatim) menilai sosialisasi terkait program Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (JKN BPJS)…

Sebut saja Ardiansyah. Dia adalah ketua serikat pekerja salah satu perusahaan swasta di bilangan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam beberapa pekan terakhir dia pusing tujuh…

Rumah sakit atau klinik milik perusahaan yang telah menjadi mitra BPJS Kesehatan diminta untuk tidak eksklusif dalam memberikan pelayanan kesehatan

Pusat Studi Nusantara (Pustara) akan meminta penafsiran terkait UU No 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menyatakan terjadinya tumpang tindih antara penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan.