Dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan sinkronisasi data untuk meningkatkan kepesertaan dari kalangan…

Peserta BPJS Ketenagakerjaan kini bisa mengajukan kredit pemilikan rumah dengan bunga berkisar 10,5% per tahun.

Sejumlah perusahaan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum mendaftarkan sebagian pekerjanya dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan,…

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna meminta Agus untuk memperbaiki permohonan yang disampaikan soal gugatan terhadap Undang-undang No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara…

Presiden diminta segera menerbitkan peraturan berbentuk Keputusan Presiden tentang pengangkatan panitia seleksi calon anggota dewan pengawas dan calon direksi Badan Penyelenggara…

Calon anggota pansel, baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, masing-masing terdiri dari unsur pemerintah dan tokoh masyarakat.

Kalangan pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta kepada pemerintah untuk merombak beberapa kebijakan terkait dengan Badan Penyelenggara…

Warga negara asing yang bekerja di Indonesia diwajibkan menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan ataupun kesehatan

Kementerian Ketenagakerjaan berharap pelayanan dan citra BPJS Ketenagakerjaan di mata masyarakat tidak seburuk BPJS Kesehatan yang memang selama ini banyak dihujani keluhan.

Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan siap membangun rumah susun yang disewakan dengan harga murah di 4 provinsi.

Pemerintah menengarai banyak pengusaha masih melanggara aturan kepesertaan jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Ini Komentar Ahok Soal BPJS

Wakil Ketua Dewan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jaih Mubarok, meminta pemerintah segera membahas putusan MUI terkait sistem Badan…

Nahdlatul Ulama (NU) akan mengkaji Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dari sisi hukum agama.

BPJS Ketenagakerjaan meyakini pembiayaan unlimited dalam program jaminan kecelakaan kerja tidak akan berdampak buruk pada ketersediaan anggaran yang dikelola.