Menteri PPMI/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding mendorong seluruh pekerja migran untuk dapat menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Peneliti Universitas Indonesia (UI) mengklaim berdasarkan penelitiannya bahwa peningkatan peserta JKN sebesar 1% mampu menurunkan kemiskinan 2,9%.

BPJS Kesehatan kembali mengalami defisit aktuaria per Oktober 2024. Kondisi ini diperkirakan akan memburuk ke depan jika tidak diikuti aksi penyehatan.

OJK merespons keinginan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapat dukungan pemerintah berupa regulasi yang mengatur investasi BPJS di luar negeri.

Fokus utama yang sejalan dengan Asta Cita mencakup peningkatan kualitas layanan BPJS Kesehatan, ketersediaan obat bagi masyarakat, dan pengentasan kemiskinan.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2024–2029 sudah terbentuk. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 64/M Tahun 2024.

Presiden Joko Widodo kembali menetapkan komposisi anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) unsur pemerintah sama dengan periode sebelumnya.

BPJS Kesehatan sukses meraih penghargaan Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik kategori Penyelenggara Inovasi Terbaik

Aset Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan saat ini sekitar Rp55 triliun. Nilainya terus berkurang karena klaim BPJS lebih tinggi dari pendapatannya.

Pengamat kebijakan publik menilai pengelolaan dana pensiun cukup yang diwajibkan hanya program BPJS Ketenagakerjaan saja.

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyoroti pemerintah perlu merevisi PP yang mengatur besaran iuran program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan.

Dari 2,8 juta pekerja di Sulsel, masih ada 1,6 juta pekerja yang belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

Pemda kini memiliki kewenangan untuk menggunakan dana transfer daerah dalam membayar iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprov Sumut) menggelontorkan anggaran Rp10 miliar di tahun 2024 untuk perlindungan kepada 50 ribu pekerja rentan.

Koordinator Advokasi BPJS Watch buka suara usai Jaringan Komunitas Untuk BPJS Ketenagakerjaan (JKU-BPJS TK) meminta Permenaker No.5/2021.

Penempatan instrumen investasi BPJS Ketenagakerjaan terbesar hingga saat ini ada pada obligasi.