DPR RI memperkirakan nama Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang direkomendasikan ke presiden akan keluar paling cepat akhir Januari 2016.nn

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan meminta penjelasan secara detail kepada pemerintah perihal batasan peran pelaksana tugas direksi yang akan bekerja per 1 Januari 2016.…

Masyarakat diminta untuk turut serta mengawasi proses pemilihan direksi dan dewan pengawas (dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Masa kerja pelaksanaan tugas dewan pengawas BPJS tergantung kinerja DPR

Masa tugas jajaran direksi dan dewan pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diperpanjang. Perpanjangan ini diatur dalam Keputusan Presiden.n

Instrumen Pemerintah Akan Dipakai Cegah Kekosongan Dewan Pengawas BPJS

Kalangan LSM menyayangkan Lambatnya Pemilihan Dewan Pengawas BPJS

Presiden Joko Widodo diminta untuk menunjuk pelaksana tugas (Plt) direksi dan dewan pengawas (dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), baik kesehatan maupun ketenagakerjaan.n

Komisi IX DPR dinilai telah melanggar UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karena tak kunjung menggelar fit and proper test atau uji kelayakan…

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meyakini kepesertaan pekerja dalam program jaminan sosial pada tahun depan tidak akan mengalami peningkatan maksimal.nn

Panitia seleksi (Pansel) anggota dewan pengawas dan direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dinilai telah melanggar aturan yang mereka buat yakni meloloskan dua pengurus…

Kalangan buruh meminta panitia seleksi direksi dan pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk memilih calon yang sanggup menolak intervensi.

Panitia seleksi anggota dewan pengawas dan direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus menyingkirkan calon pencari pekerjaan semenjak awal.

Pemerintah daerah yang tidak membantu kepesertaan pekerja dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan terancam…