Menaker Ida menuturkan klaim JHT kembali ke aturan lama dan dipermudah sembari menunggu revisi Permenaker No. 2/2022.

Pencairan JHT kembali ke Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

Perkembangan teknologi informasi menuntut ketersediaan talenta yang menguasai teknologi digital secara memadai. Simak data seputar tantangan talenta digital termasuk soal…

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, porsi investasi dana JHT pada instrumen saham di 2021 turun menjadi 12,81 persen, dari sebelumnya sebesar 16,9 persen di 2020. Porsi…

BPJS Ketenagakerjaan mencatat imbal hasil investasi dana kelolaan program Jaminan Hari Tua (JHT) di 2021 unaudited mencapai 6,95 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan reksadana…

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan dialog dengan serikat pekerja terus dilakukan untuk menampung aspirasi terkait rencana revisi aturan Jaminan Hari Tua (JHT).

Asosiasi Dana Pensiun Indonesia mencatat kepesertaan dana pensiun masyarakat Indonesia masih rendah. Sebanyak 45 juta lansia di 2035 pun diperkirakan berpotensi mengalami…

Kemenaker akan intensif melakukan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyerap aspirasi yang akan dijadikan pertimbangan untuk revisi Permenaker 2/2022 tentang…

Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (APDI) memproyeksikan sebanyak 45 juta lansia pada 2035 akan mengalami kesulitan keuangan karena tidak memiliki dana pensiun.

BPJS Watch mengusulkan agar pemerintah memperpanjang masa transisi sebelum akhirnya ketentuan pencairan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) di usia 56 tahun, mulai berlaku.

Sejumlah kalangan meminta Menteri Ketenagakerjaan tidak terburu-buru merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022, meski sudah ada instruksi dari Presiden…

Yuk intip aturan pensiun di beberapa negara Asia menjadi menarik. Pasalnya, di seluruh dunia, usia pensiun tidak selalu sama.

Rencana pemerintah untuk merevisi Permenaker 2/2022 tentang Jaminan Hari Tua mendapatkan dukungan dari kalangan pengusaha dan serikat pekerja.

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah perlu mengambil langkah hati-hati untuk melakukan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan…

Presiden Jokowi dinilai tepat untuk segera melakukan revisi aturan JHT agar tidak menjadi polemik yang berkelanjutan.