BPJS Ketenagakerjaan berencana menempatkan investasi dana kelolaan di luar negeri guna mengerek pengembangan nilai investasi.

Jumlah pekerja terdampak pemutusah hubungan kerja (PHK) hingga September 2024 mencapai 54.400 pekerja namun tidak semuanya menerima tunjangan pengangguran.

BPJS Ketenagakerjaan punya pekerjaan rumah mengejar target yang dipatok di era pemerintahan Prabowo pada 2025.

Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kembali menggaungkan agar pemerintah mengizinkan lembaga publik itu berinvestasi di luar negeri.

BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim program Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp35,64 triliun pada September 2024.

Maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) turut membuat pencairan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) ramai di BPJS Ketenagakerjaan.

Rencana pemerintah menyiapkan program pensiun tambahan bersifat wajib menuai polemik, ketentuan yang menjadi amanat UU P2SK ini hadir di waktu tak tepat.

Aset industri dana pensiun berpotensi bertambah hingga Rp300 triliun jika program pensiun tambahan bersifat wajib berlaku.

Pemerintah diminta untuk merevisi Permenaker No.5/2021 tentang program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian, dan jaminan hari tua (JHT).

Cara kalim JHT online sangatlah mudah asal Anda memenuhi syarat dan melakukan prosedur seperti di bawah ini.

Neraca perdagangan barang Indonesia mencatatkan tren surplus berturut-turut selama 50 bulan terakhir.

BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek sukses kelola dana investasi Rp712,3 triliun pada 2023.

KSPN buka suara terkait banyaknya peserta yang mencairkan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan imbas PHK massal di industri tekstil.

BPJS Ketenagakerjaan mencatat total klaim Jaminan Hari Tua (JHT) akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) sektor tekstil mencapai 20% dari total klaim Mei 2024.

BPJS Ketenagakerjaan mengungkap membayar klaim Rp25,43 Triliun per Juni 2024.

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) secara tegas menolak wacana pemerintah yang membuka peluang bagi DPLK dan DPPK ikut mengelola dana pensiun.