Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menanggapi usulan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 8-10% dari kalangan buruh.

Menaker Yassierli pihaknya telah melaporkan tuntutan para buruh ke Prabowo Subianto usai hasil keputusan MK terkait dengan judicial review UU Cipta Kerja.

Penghitungan upah minimum kota (UMK) masih menggunakan formula lama, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51/2023 tentang Pengupahan.

Penjabat Wali Kota Bandung A Koswara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

Pemerintah angkat bicara soal revisi Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker yang telah Mahkamah Konstitusi (MK) putuskan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah menjaga kondusivitas terkait perumusan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2025.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap kenaikan upah tetap mengacu pada PP No.51/2023 mengingat kondisi industri padat karya yang tengah tertekan.

Menaker menanggapi permintaan buruh yakni penetapan upah minimum tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan

Pemprov NTB mendorong perusahaan menerapkan sistem upah berbasis produktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan penerapan upah yang lebih adil.

Kalangan buruh mengungkap alasan di balik tuntutan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 8–10%.

Ribuan buruh akan menggelar aksi demo pada hari ini, Kamis (24/10/2024), di depan Istana Negara, Jakarta menuntut kenaikan upah minimum atau UMP 2025

Industri manufaktur menyimpan harapan besar pada pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto, di tengah lesunya daya beli masyarakat dan ekspor terpuruk.

Menaker Yassierli memastikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 akan diumumkan pada November 2024.

Pemerintah diprediksi masih akan menggunakan formula yang sama untuk menghitung UMP 2025 seperti tahun sebelumnya. Berapa proyeksi kenaikannya?

UMP tahun 2025 menjadi salah satu tantangan di masa awal pemerintahan Prabowo-Gibran