Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin resmi menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024.

Penyebab kenaikan UMP rendah adalah catatan inflasi Bali saat ini 2,40 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,9 persen.

Upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024 masih menunggu penetapan dari Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. 

Besaran Upah Minimum Provinsi atau UMP di DKI Jakarta belum diputuskan. Pihak buruh, pemerintah, dan pengusaha masih belum bulat menerima besaran kenaikan.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam untuk melakukan aksi mogok kerja sebagai aksi protes menolak usulan kenaikan UMP DKI Jakarta 2024.

Pemprov DKI Jakarta diminta untuk mengembalikan lagi upah minimum sektoral jelang penetapan dan pengumuman upah minimum provinsi (UMP).

Pihak buruh bakal melakukan aksi mogok nasional di tengah tuntutan UMP 2024 naik 15%.

Berdasarkan simulasi perhitungan menggunakan formula PP No. 51/2023, UMP 2024 DKI Jakarta hanya naik 2,5% hingga 3,5%.

Bisnis.com merangkum daftar kota UMP 2024 tertinggi dan terendah, jika naik 15%.

Sidang Dewan Pengupahan untuk menetapkan UMP DKI Jakarta 2024 akan digelar, siang ini, Jumat (17/11/2023). Berikut simulasi perhitungan UMP DKI Jakarta 2024:

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta tengah dalam pembahasan penetapan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024.

Buruh menantikan keputusan pemerintah terkait UMP 2024. Berikut daftar UMP 2024 di 34 pronvinsi jika naik 15% sesuai tuntutan buruh.

Menaker Ida memberikan arahan kepada Gubernur terkait dengan tenggat penetapan UMP 2024.

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat bersama Dewan Pengupahan akan membahas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 pada Kamis (16/11/2023) besok.

Melalui beleid ini, Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat 21 November 2023. Sedangkan untuk UMK paling lambat 30 November dan sudah ada penetapan UMP.