Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) memandang bahwa aplikasi SiKasep dan Sikumbang masih belum siap sepenuhnya untuk dijadikan sarana dalam proses penyaluran KPR…

Pemerintah berencana menawarkan aset Barang Milik Negara (BMN) di Jakarta untuk memenuhi kebutuhan pendanaan di Ibu Kota Negara ke pihak swasta.

Asosiasi pengembang berharap agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja bisa dipercepat dan segera disahkan karena dianggap akan membawa dampak positif…

Asosiasi Pengembang masih menunggu rampungnya proses penyusunan rencana induk pembangunan IKN sebelum memutuskan untuk membangun properti di kawasan tersebut.

Setelah pemindahan ibu kota, prospek pengembangan properti DKI Jakarta tak akan tergantikan mengingat 70 persen bisnis properti berada di Jakarta dan sekitarnya.

Besok (11/3/2020) DPP REI akan bertemu dengan Bappenas untuk membahas kepastian hukum dan peluang investasi properti di IKN.

REI melihat minat pengembang untuk berinvestasi di sektor properti di Indonesia cukup tinggi karena potensi pasar yang cukup besar.

Apabila penyebaran virus corona terus berlanjut, diperkirakan seluruh target pertumbuhan akan terkoreksi, termasuk target pertumbuhan investasi properti.

PSAK 72 akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan properti dan dikhawatirkan berefek secara domino seperti dengan perbankan yang memiliki banyak keterkaitan dengan pengembang.

REI memperkirakan investasi yang digelontorkan kalangan pengembang dalam berbagai proyek terkait dengan pembangunan ibu kota baru mencapai Rp1.000 triliun.

Kalangan pengembang masih men ghadapi sejumlah masalah. Untuk mengetahui perkembangan hal itu, berikut pandangan Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida.

Pelemahan di pasar properti dinilai karena adanya pergeseran perilaku konsumen. 

REI menyatakan ada sejumlah regulasi yang sampai saat ini masih menjadi penghambat besar bagi pengembang non-subsidi misalnya aturan terkait PPJB.

Kuota pembiayaan yang tersedia tahun ini hanya bisa bertahan hingga April mendatang.

urunnya transaksi pembelian rumah bukan karena masyarakat tidak mau membeli, tetapi karena tidak menjadi prioritas