REI mengungkap nasib penjualan properti di tengah rencana pemerintah kembali mengerek tarif PPN menjadi 12% pada 2025.

DPP REI berharap pemerintah dapat melanjutkan pemberian insentif pajak menyusul rencana kenaikkan PPN 12% pada 2025.

Kerja sama REI Sumbar dengan PT Semen Padang ini merupakan langkah strategis dalam mendukung percepatan pembangunan perumahan, khususnya untuk rumah subsidi.

Bey Machmudin berharap Real Estate Indonesia (REI) dapat menghadirkan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat dengan konsep berkelanjutan.

Asosiasi real estate di Bali menyambut positif program 3 juta rumah per tahun yang digulirkan oleh Pemerintah baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Ketiadaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau kuota pembiayaan rumah subsidi sejak 4 bulan terakhir berpotensi memperburuk krisis perumahan.

Investor asing resmi merealisasikan investasi pada sektor properti di IKN dengan total nilai mencapai Rp800 miliar pada, Rabu (25/9/2024).

Asosiasi pengembang, REI mengaku optimistis Kementerian Perumahan bakal terbentuk di era Pemerintahan Prabowo Subianto.

REI mengapresiasi langkah pemerintah menambah kuota pembiayaan rumah subsidi atau FLPP 2024 menjadi 220.000 unit.

Desakan Pengembang hingga Pergeseran Investasi Dapen di SRBI menjadi pilihan tim redaksi Bisnisindonesia.id dalam Top 5 News, Kamis (22/8/2024).

Asosiasi pengembang mendesak pemerintah untuk segera menambah kuota rumah subsidi atau FLPP 2024 yang diperkirakan bakal habis pada September 2024.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menanggapi program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Begini responsnya.

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) meminta OJK menindak tegas perusahaan pinjol yang tidak sesuai aturan.

REI memberikan tanggapan terkait insentif untuk para investor di proyek IKN melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024.

Asosiasi pengembang menanggapi rencana pembentukan dana abadi perumahan yang tengah digodok pemerintah.

REI mengungkapkan sederet dampak jika pemerintah tidak segera menambah kuota pembiayaan rumah subsidi atau FLPP tahun 2024.