Pengendalian importasi barang menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung industri dalam negeri, seperti industri petrokimia.

Bank Indonesia sedang memperluas cakupan pembayaran QRIS di luar negeri, seperti di India, Korea Selatan, Jepang, dan Uni Emirat Arab.

Perkembangan politik AS yang diikuti kebijakan fiskal ekspansif, penurunan suku bunga The Fed yang terbatas, hingga penguatan dolar AS terus dicermati BI.

Stabilisasi rupiah menjadi alasan utama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo kembali menahan suku bunga acuan BI Rate pada level 6%.

Bank Indonesia masih membuka ruang pemangkasan suku bunga acuan pada pertemuan terakhir 2024 setelah menahan BI Rate di 6% pada RDG BI 19-20 November 2024.

Komisi XI DPR menyetujui anggaran penerimaan operasional senilai Rp31,5 triliun dalam Anggaran Tahunan Bank Indonesia atau ATBI 2025.

Bisnis, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau DJPPR Kementerian Keuangan melaporkan bahwa pemerintah telah menerbitkan surat utang negara berupa…

Dinamika ekonomi global yang bergerak cepat membuat Indonesia mesti bersabar menanti suku bunga BI Rate turun lagi.

Kebijakan ekonomi AS di bawah kepemimpinan Donald Trump diperkirakan berpengaruh pada pelemahan pertumbuhan ekonomi global.

Bank sentral menahan BI Rate atau suku bunga di level 6% berdasarkan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) November 2024.

Pemerintah melakukan prefunding karena kondisi pasar keuangan yang positif, sejalan dengan suku bunga yang sudah mulai turun.

Dua kali pelaksanaan tax amnesty terbukti tidak mendongkrak rasio pajak, bahkan tetap tidak mencapai target RPJMN. Kini, muncul wacana Tax Amnesty jilid III.

Menurut Kemenkeu, pemerintah akan menentukan pilihan yang optimal bagi masyarakat dan ekonomi terkait kenaikan PPN jadi 12%.

Presiden terpilih AS Donald Trump dalam kampanye September 2024 lalu, mendeklarasikan akan menghukum negara-negara yang berusaha meninggalkan dolar.

Ketika PPN naik jadi 12%, penerimaan negara bisa bertambah setidaknya Rp100 triliun.

Pemerintah mengindikasikan akan menerapkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai 2025.