Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Suhariyanto mengatakan kendala distribusi dapat menjadi hambatan terhadap inflasi. Oleh karena itu, Bank Indonesia dan pemerintah menerapkan…

Sri Mulyani mendapat laporan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak bisa mengcover 1,1 juta keluarga yang terdampak Covid-19.

Sebelumnya, BI diperkirakan menyerap SBN di pasar perdana sekitar Rp125 triliun. Menurut Sri Mulyani, angka tersebut merupakan batas bawah. Batas atasnya sebesar Rp242 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan fluktuasi nilai tukar rupiah saat ini tidak hanya dilihat dari sisi fiskal dan moneter, tetapi juga banyak faktor lainnya akibat Covid-19. Salah satunya…

Ketersediaan bahan pangan di dalam negeri menjadi fokus presiden. Bahkan, masalah ini telah dibahas dalam sidang kabinet untuk didetailkan.

Rencana penerbitan SBN kuartal I hingga kuartal IV diperkirakan Rp856,8 triliun. Namun, perhitungan sisa penerbitan SBN Rupiah di dalam negeri pada peride kuartal II hingga…

Jika bank memerlukan likuiditas di tengah pandemi maka bisa mendapatkan dana dari BI melalui term-repo dengan underlying surat berharga negara (SBN) yang dimiliki.

Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun menegur Gubernur Bank Indonesia terkait dengan Quantitative Easing (QE), terutama GWM dan stabilitas nilai tukar.

Bisnis, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai strategi pengembangan pasar surat berharga negara (SBN) oleh pemerintah belum efektif untuk meningkatkan likuiditas.

BPK menyatakan strategi pengembangan pasar SBN domestik masih belum meningkatkan likuiditas pasar secara efektif.

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2020 tercatat hanya mencapai 2,97 persen yoy atau di bawah proyeksi pemerintah sebesar 4,7 persen yoy.

Sejauh ini, nominal realokasi anggaran daerah yang telah terkumpul mencapai Rp66,38 triliun.

Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna mengatakan hal ini antara lain karena pengelolaan pemerintah pusat belum didukung oleh peraturan terkait dengan manajemen risiko keuangan…

Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK nikmati upah hingga kurang lebih sebesar Rp100 juta per bulan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini tertuang dalam Perpres No. 61/2020…

Pertumbuhan ekonomi 2020 masih akan sesuai dengan proyeksi pemerintah dimana pada tahun ini secara fullyear akan tumbuh 2,3 persen.

Center of Reform on Economics (CORE) berpendapat anggaran bansos perlu ditambah selama pandemic Covid-19 untuk mengantisipasi peningkatan angka kemiskinan.