Dengan adanya Perpres No. 64/2020, Kementerian Keuangan ke depan akan mengatur ulang mengenai penggunaan dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau (CHT) oleh Pemda.
Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No.64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
BPJS Kesehatan pada 2020 yang diperkirakan mengalami defisit senilai Rp6,9 triliun, termasuk menampung carry over defisit tahun 2019 sekitar Rp15,5 triliun.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan formulasi dari pembiayaan Program PEN masih diformulasikan dan diupayakan bisa seminimum mungkin.
Bantuan penyaluran dana talangan atau kredit modal kerja kepada BUMN akan dimulai per kuartal II/2020 atau kuartal III/2020. Namun, pemerintah belum bisa memastikan siapa…
Terlampir pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2021, pagu indikatif belanja K/L tahun depan hanya sebesar Rp894,94 triliun.
Merujuk pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2021 yang disusun oleh pemerintah, saat ini asumsi suku bunga SPN 3 bulan sudah tidak relevan.
Pemerintah menyatakan kebijakan pembiayaan pada 2021 bakal didorong untuk mendukung fungsi APBN sebagai countercyclical stabilisasi ekonomi di tengah situasi pandemi Covid-19…
Rasio pajak atau tax ratio pada usulan RAPBN 2021 diproyeksikan bakal hanya sebesar 8,25% hingga 8,63% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2021 mendatang.
Besaran pembiayaan defisit di atas 3 persen ini mengacu kepada Perppu No.1/2020, agar proses pemulihan berjalan secara bertahap dan tidak mengalami hard landing.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh di level 4,5% - 5,5% untuk tahun 2021, lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan…