Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai ada sejumlah regulasi antarkementerian yang bertentangan sehingga membingungkan pemerintah daerah.

Potensi surplus APBD sebesar Rp94,39 triliun yang bisa direalokasikan untuk penanganan Covid-19 di bidang kesehatan, social safety net, dan penanganan dampak ekonomi sesuai.

Program pemulihan dapat dilaksanakan melalui PMN, investasi pemerintah, dan kegiatan penjaminan sesuai skema yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah tidak memiliki data seberapa banyak pekerja yang di-PHK ataupun dirumahkan jika program ini diubah menjadi BLT.

Bisnis, JAKARTA — Pelaku usaha mengeluhkan adanya kerancuan dalam ketentuan administrasi mengenai pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi wajib pajak badan.n

Pengusaha menilai relaksasi 2 bulan tidak berarti karena pada dasarnya dengan mengisi lampiran I - VI maka pengusaha tetap menyusun laporan keuangan lengkap untuk SPT.

Hal ini tidak terlepas dari realisasi penyampaian SPT Tahunan dari WP OP nonkaryawan yang ambles.

Hingga hari ini, Selasa (28/4/2020), total penyampaian SPT Tahunan oleh WP Badan baru mencapai 472.056, lebih rendah dibandingkan hari yang sama tahun sebelumnya yang mencapai…

Kadin menilai relaksasi hanya menyentuh sebagian aspek dan tidak mempermudah wajib pajak melaksanakan kewajibannyadi tengah pandemi.

Meski diberi relaksasi, kepatuhan WP Badan dapat dipastikan turun karena proses bisnis dari sisi WP Badan saat ini sedang terganggu.

Angsuran tarif PPh Badan sebesar 22 persen berlaku per masa pajak April 2020 yang wajib disetor per 15 Mei 2020. 

enurut Hariyadi, pelatihan kerja yang ditargetkan kepada korban PHK di tengah COVID-19 merupakan langkah yang percuma.

Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-07/PJ/2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan KPP Badan dan Orang Asing sebagai tempat terdaftarnya pelaku PMSE.

Bisnis, JAKARTA — Sebanyak 745 jenis usaha akan menerima insentif fiskal dari pemerintah menyusul revisi Peraturan Menteri Keuangan No. 23/2020 tentang Insentif Pajak untuk…

Bisnis, JAKARTA — Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Badan dan Orang Asing ditetapkan sebagai lokasi terdaftarnya pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Terdapat potensi penurunan produksi sebesar 10 persen.