Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah III Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kemendagri Eduard Sigalingging mengatakan bahwa onnibus law yang saat…

Direktur Sinkronkan Urusan Pemerintah III Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kemendagri Eduard Sigalingging mengatakan bahwa omnibus law yang saat…

Wakil Ketua Umum PBNU Mochammad Maksum Mahfoedz meminta agar pemerintah mempertimbangkan dampak negatif bagi petani tembakau dan juga buruh pabrik tembakau akibat kebijakan…

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa serangan terhadap dua kilang minyak Saudi Aramco menimbulkan disrupsi atas harga minyak.

Penyaluran PMN disahkan dengan Peraturan Pemerintah No. 58/2019 yang diundangkan sejak 9 September 2019.

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa impor bahan baku/penolong terkontraksi 18,06 (yoy) dan 8,17% (mtm).

"Aspek yang sekarang sangat menonjol adalah peningkatan dari jumlah perokok muda, perokok perempuan, dan utamanya dari porsi konsumsi masyarakat miskin," ujar Sri Mulyani.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa serangan terhadap dua kilang minyak Saudi Aramco menimbulkan disrupsi atas harga minyak.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Alex Indra Lukman mengatakan bahwa sesuai dengan catatan rapat Banggar DPR RI dan pemerintah sebelumnya, pemerintah akan terus mengupayakan…

Adapun dua kegiatan yang mengalami pembatalan parsial antara lain proyek Regional Roads Development Project (RRDP) yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Second Power…

Janji pemerintah untuk membenahi ekosistem investasi bukan bualan. Perizinan, pintu masuk yang sering dike­luhkan investor, direformasi. Terobosan lain dilakukan, yakni membatasi…

Bisnis, JAKARTA — Dampak relakasasi daftar negatif investasi (DNI) terhadap peningkatan penanaman modal asing (PMA) secara akademis dinilai masih belum terbukti.

Ketentuan mengenai perizinan tersebar di 72 UU sehingga diperlukan omnibus law untuk menyelesaikan permasalahan perizinan yang selama ini menghambat investasi.

Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) merekomendasikan lima langkah dalam rangka menciptakan perekonomian yang adil dan harmonis.

Menteri Koordinator Bidang Perekonmian Darmin Nasution mengatakan bahwa selama ini investasi cenderung terhambat karena pemda tidak segera merespon ketentuan yang ada di…

Pemerintah pusat perlu mengarahkan kepada pemerintah daerah untuk mendorong ekspor dan investasi dari sektor unggulan di daerah tersebut.