Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hadir mendampingi adiknya, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), yang hari ini dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024.
Seperti diketahui, salah satu isu yang dipermasalahkan oleh demonstran adalah revisi UU KPK yang dipandang memperlemah KPK akibat adanya klausul-klausul baru seperti keberadaan…
Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal menilai munculnya PP No. 63/2019 tentang Investasi Pemerintah merupakan respons pemerintah atas perlambatan ekonomi global yang mulai…
Dalam bagian penjelasan pemerintah atas PP No. 63/2019, disebutkan bahwa pemerintah ke depan bakal berfokus pada investasi dalam bentuk surat berharga.
Bisnis, JAKARTA — Pemerintah akan mengubah arah investasi dari yang sebelumnya fokus pada penyertaan modal dan pemberian pinjaman ke instrumen berbentuk surat berharga.n
Lima orang yang dilantik adalah Wali Kota Batam Muhammad Rudi sebagai Kepala BP Batam, Purwiyanto sebagai Wakil Kepala, Wahjoe Triwidijo Koentjoro sebagai Anggota Bidang…
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan bahwa tahun depan pemerintah memproyeksikan adanya pertumbuhan harga komoditas sehingga target…
Bisnis, JAKARTA — Omnibus law perizinan akan berbentuk closed list. Sehingga, pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga tidak dapat menambah jeniz izin maupun pungutan…
KPPOD menilai masih banyak pemerintah daerah yang memandang keberadan Online Single Submission (OSS) sebagai bentuk resentralisasi kewenangan perizinan.
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) sarankan beberapa langkah dalam rangka memperbaiki kinerja Online Single Submission (OSS) ke depan.
Rencana penerbitan omnibus law perizinan yang bakal merevisi 72 hingga 74 UU termasuk UU Pemerintahan Daerah dan UU Administrasi Pemerintahan tidak mengancam otonomi daerah.
Dengan ini, jenis-jenis pemerintah daerah ataupun kementerian dan lembaga (K/L) tidak dapat menambahkan jenis-jenis izin baru yang tidak sejalan dengan yang ditentukan oleh…
Merujuk pada UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 6 menyebutkan bajwa pemerintah perlu menetapkan NSPK dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Apabila pemerintah ingin menghapuskan korupsi maka pemerintah perlu menyederhanakan perizinan, salah satunya dengan digitalisasi izin melalui Online Single Submission (OSS)…
Tidak mengherankan apabila seseorang dengan latar belakang politik yakni Pius Lustrilanang pun terpilih menjadi anggota BPK dengan suara terbanyak dari anggota dewan
Merujuk pada laporan semester I APBN 2019, pemerintah memproyeksikan penerimaan PNBP bakal mencapai Rp386,33 triliun atau 102,1% dari target APBN 2019 yang mencapai Rp378,29…