Setiap bangunan yang dibangun tetap perlu mematuhi suatu standar yang dibuat oleh pemerintah dan pengawasan terhadap banguan terkait kepatuhannya terhadap standar bakal ditingkatkan.
Dengan menurunkan BI 7DRRR menjadi tinggal 5,25% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan ini, maka suplai rupiah akan meningkat dan hal ini bisa menurunkan nilai tukar rupiah…
OECD mencatat bahwa kebijakan moneter di berbagai negara sudah mulai mengeluarkan kebijakan yang akomodatif. Meski demikian, hal ini perlu diimbangi dengan kebijakan fiskal…
Keberadaan kawasan berikat mandiri juga bakal mampu memangkas waktu yang dihabiskan akibat keterlambatan logistik, terutama apabila barang yang dikirimkan menuju kawasan…
Bisnis, JAKARTA – Daya saing ekspor dan investasi akan lebih meningkat sejalan dengan adanya Kawasan Berikat Mandiri yang memudahkan arus distribusi barang.n
Melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), pemerintah meluncurkan kawasan berikat mandiri sebagai kelanjutan dari insentif fiskal kepabeanan berupa kawasan berikat…
Bisnis, JAKARTA — Pemerintah akan melakukan sinkronisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagai tindaklanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam…
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sudah mengakomodir usulan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik melalui Peraturan…
Porsi belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai 36% dari keseluruhan APBD. Sekitar 75 persen APBD terserap untuk operasional sehingga…
Penurunan suku bunga acuan di saat bersamaan dapat mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tren perlambatan ekonomi global, juga potensi resesi dari…
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester I/2019 menyoroti penyaluran DAK Fisik yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan…
Ke depan, pemerintah akan terus memperlonggar serta menekan jumlah prosedur perizinan dan akan terus memperketat pengawasan melalui regulasi yang lebih ketat menggunakan…
Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester I/2019, disebutkan bahwa pengalokasian DAK Fisik Subbidang Prioritas Daerah tidak dilandaskan pada mekanisme dan…
Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pihaknya sedang berfokus untuk menata kewenangan pemerintah yang tertuang di dua UU yakni UU No. 30/2014 tentang…
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan masih banyak dari UU tersebut yang perlu benahi agar sinkron dan harmonis.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan masih banyak dari UU tersebut yang perlu benahi agar sinkron dan harmonis.