Bisnis, JAKARTA — Badan Kebijakan Fiskal (BKF) segera merumuskan landasan hukum mengenai pelaporan belanja perpajakan sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan…

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF Rofyanto Kurniawan mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan kajian atas regulasi pelaporan belanja perpajakan.

Merujuk pada Pasal 14, pembebasan cukai dapat diberikan untuk setiap pengiriman paling banyak sejumah 40 batang sigaret, lima batang cerutu, dan 40 gram tembakau iris.

Pemerintah menetapkan batasan baru atas batas maksimum barang kena cukai impor kiriman yang dapat dibebaskan dari pengenaan cukai. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan…

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2019 berpotensi lebih rendah dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya dan akan berada di kisaran 4,9 persen (yoy).

Bisnis, JAKARTA — Relaksasi pajak masukan yang diusulkan oleh pemerintah dalam omnibus law RUU Perpajakan berisiko menekan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar.

Relaksasi pajak masukan yang diusulkan oleh pemerintah melalui Omnibus Law memiliki potensi menekan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar.

Apabila dirupiahkan dengan kurs hari ini, Kamis (16/1/2020), pinjaman luar negeri yang disepakati oleh pemerintah sepanjang 2019 mencapai Rp82,8 triliun.

Kementerian Keuangan menambahkan elemen data baru yang harus dicantumkan dalam consignment note (CN) atau dokumen pengiriman barang.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pihaknya akan segera memaparkan skema restrukturisasi tersebut kepada publik setelah pembahasannya selesai.

Seperti yang diketahui, roadmap simplifikasi CHT sebelumnya telah dihapus melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 156/2018.

Aplikasi tersebut bisa digunakan oleh eksportir untuk melakukan tracking atas dokumen perizinan, status Pemberitahuan Impor Barang (PIB), NIB, Surat Keterangan Asal/Certificate…

Hingga akhir tahun 2019, masih banyak sektor yang kontribusi penerimaan pajaknya tidak sejalan dengan kontribusinya terhadap PDB.

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah perlu segera memperbaiki ketimpangan struktur penerimaan pajak dalam rangka memaksimalkan performa penerimaan pajak.n

Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal BKPM Wisnu Wijaya Soedibjo mengatakan bahwa dominannya investasi dari UEA terjadi karena investor UEA cenderung proaktif dalam berinvestasi…

Ketentuan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 199/2019 dan akan resmi berlaku pada 30 Januari 2020.