Tekanan terutama terjadi atas Industri Besar dan Sedang (IBS), yang justru mengalami stagnansi pertumbuhan atau bahkan menderita kontraksi.

Sektor real estat disebut terkait dengan sektor perdagangan, industri barang logam, komputer, dan lain-lain, sehingga kinerjanya cukup berpengaruh secara nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi Industri Besar dan Sedang (IBS) hanya tumbuh 4,01 persen pada 2019.

Perlakuan baru atas Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2020.

Bisnis, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memaksimalkan pengawasan atas wajib pajak (WP) baru hasil ekstensifikasi.

Bisnis, JAKARTA — Aksi unilateral dalam sistem perpajakan digital akan segera berakhir menyusul adanya kesepakatan dari 137 negara untuk menuntaskan penyusunan skema pengenaan…

Hal ini didasari data bahwa Wajib Pajak (WP) baru hasil ekstensifikasi pada tahun tertentu, belum tentu membayar pajak pada tahun selanjutnya.

Keinginan AS untuk tetap mengusung kebijakan sendiri, safe harbour approach, bertentangan dengan pengenaan pajak yang adil atas transaksi digital.

Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi sepanjang 2019 yang mencapai Rp809,6 triliun menyerap tenaga kerja sebanyak 1,03 juta orang.

Pendelegasian ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019, yang mengamanatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengevaluasi seluruh perizinan.

Meski pemberian insentif tax holiday sudah didelegasikan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tapi pengawasan atas perusahaan penerima masih dilakukan oleh Kementerian…

Sri Mulyani mengharapkan kedua tenaga ahli dalam Kementerian Keuangan itu dapat bekerjasama memperkuat keuangan negara.

Suahasil bercerita bahwa selama ini banyak pengusaha yang mengeluhkan sulitnya bagi wajib pajak (WP) untuk mematuhi ketentuan perpajakan.

Dua nama familiar yang masuk ke dalam daftar calon petinggi BKF yang lolos dari seleksi administrasi pengisian jabatan Kepala BKF yakni Adriyanto dan Febrio N. Kacaribu.

MoU ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama yang sudah dilakukan terhitung sejak 2018 dalam bentuk e-faktur host-to-host.

Puan Maharani mengatakan bahwa surat presiden (Surpres) penyerahan Omnibus Law Perpajakan baru bisa diberikan oleh pemerintah setelah DPR RI menyampaikan surat ketetapan…