Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memastikan besaran tarif cukai yang dikenakan atas kantong plastik tidak akan berbeda dibandingkan tarif pungutan yang dipungut ritel…
Ditjen Perimbangan Keuangan menilai Pemda masih cenderung kesulitan menentukan proyek yang akan didanai karena tidak adanya skala prioritas dari proyek-proyek yang hendak…
Pemda memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan ruang tersebut untuk meningkatkan tarif hingga batas maksimal dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan tidak…
DJP akan menyamakan Seksi Ekstensifikasi dengan Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) II, III, dan IV. Keempat seksi tersebut akan bergabung untuk menjalankan pengawasan…
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan dalam Omnibus Law Perpajakan pemerintah mengusulkan agar penambahan BKC baru bisa ditambahkan melalui Peraturan Pemerintah…
PPh Badan merupakan salah satu pajak yang akan direlaksasi. Dalam perhitungannya, PPh Badan akan dikurangi bertahap menjadi 22 persen pada 2021 dan 2022, kemudian turun kembali…
Penyebab dari tidak adanya obligasi daerah yang diterbitkan oleh Pemda antara lain disebabkan oleh dangkalnya pasar modal Indonesia, kurangnya kapasitas manajemen finansial…
Dalam Rancangan Omnibus Law Perpajakan yang diperoleh Bisnis, Direktur Jenderal pajak diberikan kewenangan untuk menagih kembali imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan…
Bisnis, JAKARTA — Kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan fiskal bakal terpangkas menyusul beralihnya kendali penentuan pajak daerah dan retribusi daerah ke…
Merujuk pada naskah akademik Omnibus Law Perpajakan, pemerintah berargumen bahwa pengaturan pajak daerah saat ini masih belum mampu mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam…
Relasi perekonomian antara Indonesia dengan Singapura terjalin sangat erat sehingga perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dengan Singapura perlu direvisi.
Menurut Rofyanto, PPh diupayakan dikenakan berdasarkan significant economic presence. Meski demikian, di satu sisi pemerintah juga merasa perlu untuk menunggu kesepakatan…