Terakhir, KPK memperpanjang penahanan terhadap Imam Nahrawi pada 15 Oktober 2019.

KPK mengingatkan pihak lain yang menerima aliran dana dapat bersikap kooperatif dan mengembalikan uang yang diterima.

KPK menduga tersangka Dadang bertindak sebagai makelar. Hanya saja, Febri tidak merinci secara jelas identitas tersangka baru tersebut.

Rahmad Pribadi sebelumnya memang pernah diperiksa sebagai saksi pada 4 Juli 2019 ‎untuk mantan anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso.

Saksi Agustinus dan Grace Alda akan diperiksa untuk tersangka General Manager PT Hyundai Engineering & Construction Herry Jung di kasus perizinan PLTU 2 Kabupaten Cirebon.

Pengajuan judicial review lantaran Presiden Joko Widodo juga sudah mengungkapkan bahwa peraturan pemerintah pengganti UU menunggu hasil dari persidangan Mahkamah Konstitusi…

Rahmad Pribadi dipanggil terkait dengan kasus dugaan suap jasa pelayaran atau sewa menyewa kapal antara PT Pupuk Indonesia Logistik dan PT Humpuss Transportasi Kimia.

Hal tersebut dilakukan setelah sebelumnya KPK meminta Mabes Polri memasukan Sjamsul dan Itjih ke Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron.

Penggeledahan dilakukam di tiga kantor PT Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd di Jakarta dan dua lokasi lain pada dua pekan lalu yakni Rabu dan Kamis (6-7/11/2019).

Mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang Tbk., Bartholomeus Toto merasa difitnah dalam kasus dugaan suap penerbitan izin proyek hunian Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Toto ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama kurang lebih 10 jam terkait kasus dugaan suap penerbitan izin proyek hunian Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Sedianya Nunik dipanggil terkait dengan kasus dugaan suap proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016.

Namun, gugatan tersebut juga mengundang penilaian yang kurang tepat dari ahli hukum pidana.

Pengajuan tersebut terkait dengan Undang-Undang Nomor 19/2019 tentang perubahan kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Agus mengatakan bahwa uji materil dan formil tersebut diajukan lantaran Presiden Joko Widodo tak kunjung menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Sejauh ini, lembaga antirasuah belum melakukan penahanan kepada Toto yang telah menyandang status tersangka sejak Juli 2019.