Mereka akan diperiksa terkait kasus dugaan suap proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Muara Enim.

Yuyuk tidak merinci lebih jauh apakah Syarkawi akan dipanggil ulang. Hanya saja, KPK juga pernah memanggil Syarkawi pada September 2019 lalu.

Sepengetahuan Mahfud MD, Presiden Jokowi belum menerbitkan perppu KPK lantaran sedang berjalannya judicial review atau uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kedatangan Mahfud MD untuk menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan kapasitasnya selaku menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui belum menyerahkan data terkait dugaan adanya kerugian negara dalam kasus pengadaan alat kontainer bergerak atau Quay Container…

Mantan Direktur Utama Petral Bambang Irianto diduga menerima suap US$2,9 juta yang diterima sejak tahun 2010 s/d 2013.

KPK telah menetapkan tiga tersangka yaitu Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang juga anggota TP4D, Eka Safitra; Jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono;…

Adapun dalam kasus ini, Syarkawi masuk dalam dakwaan jaksa penuntut umum dengan turut menerima uang sebesar Sin$190.300 atau setara Rp1,96 miliar.

Laode mengaku prihatin ketika masih adanya praktek gratifikasi bagi pejabat negara lantaran para pejabat tersebut diduga menguntungkan diri sendiri dan menyalahgunakan kewenangannya.

Menurut KPK, penerimaan gratifikasi ini terkait dengan proses pendaftaran tanah. Salah satunya terkait dengan penerbitan Hak Guna Usaha [HGU] untuk sejumlah perkebunan sawit…

Meskipun kecewa, aktivis ICW Kurnia Ramadhana menyebut bahwa pernyataan itu sebetulnya tidak terlalu mengagetkan. Alasannya, Presiden Jokowi sedari awal dinilai tidak pernah…

Komisi Pemberantasan Korupsi telah memanggil dua orang pejabat Badan Pertanahan Nasional selaku tersangka gratifikasi senilai Rp22,23 miliar. Namun, salah satunya tidak hadir.

Penggeledahan terkait dengan dugaan suap proyek pembangunan jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis, yang menjerat Bupati Bengkalis Amril Mukminin.

Annas yang mendapat grasi atau pemotongan masa hukuman dari Presiden Joko Widodo menjadi tersangka dugaan suap pada anggota DPRD Riau saat itu, A Kirjauhari.

Pelarangan tersebut berkaitan dengan dugaan suap proyek dan jabatan pada Pemerintah Kota Medan pada 2019 yang menjerat Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin.

Dengan pelimpahan ini, tim jaksa penuntut umum pada KPK memiliki waktu 14 hari untuk menyusun surat dakwaan Andra.