Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat menggulirkan pembentukan panitia khusus (pansus) tata kelola lahan guna memastikan setiap korporasi perkebunan mematuhi regulasi yang berlaku.
Pemerintah meminta tujuh perusahaan jasa sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) asal Eropa untuk turut membantah resolusi anti kelapa sawit Parlemen Eropa.
Pemerintah tetap akan melanjutkan agenda penguatan standar Indonesia Sustainable Palm Oil kendati Uni Eropa menyepelekan sertifikasi kelapa sawit yang bersifat mandatori…
Uni Eropa kembali bermanuver soal kelapa sawit. Setelah tahun lalu Prancis sempat ingin mengenakan pajak progresif minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dengan alasan…
Sekretaris Jenderal Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Ade Wellington menegaskan PSSI tengah berbenah membawa perubahan sepak bola Tanah Air. Fokus pembenahan…
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak dapat memastikan penerbitan instruksi presiden yang menjadi payung hukum moratorium izin perkebunan kelapa sawit.
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat mengultimatum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar memberikan data terkait aktivitas perusahaan kebun dan tambang yang merambah…
Pemenang tender kapal penangkap ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan ingin mendapatkan kepastian pembayaran kontrak kapal secepatnya agar menambah modal untuk menggarap…
Parlemen berjanji mengawal proses pelepasan 4,1 juta hektare kawasan hutan sebagai tanah obyek reforma agraria agar tidak mandek di tengah jalan dan alokasinya juga tepat…
Kementerian Kelautan dan Perikanan membidik perusahaan-perusahaan yang menjadi pemilik 16.000 kapal perikanan di atas 30 gros ton lulus sertifikasi hak asasi manusia sebagai…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong pelaku usaha perikanan untuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip HAM di bidang ketenagakerjaan.
Pemerintah bakal mewajibkan industri pengolahan kayu hasil hutan rakyat dan importir produk kehutanan untuk melaporkan data rantai pasokan guna menyempurnakan ketelusuran…
Pengembangan pembangkit listrik tenaga biomassa hutan membutuhkan payung hukum instruksi presiden guna memastikan sinergi antar kementerian untuk mengatasi berbagai kendala…
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mengubah syarat penetapan ekosistem gambut fungsi lindung dari berbasis luas areal kerja menjadi luas areal tanaman pokok.