Tidak sedikit kalangan yang mengkritik pemerintahketika hendak mengegolkan program pengampunanatau amnesti pajak. Para penentangmenilai amnesti hanya upaya menyelamatkan…

Kalangan lembaga swadaya masyarakat mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghentikan pembahasan RUU Perkelapasawitan.

AFC berjanji membantu PSSI untuk mencari solusi terkait masalah-masalah dalam dunia sepak bola nasional.

Pemerintah AS melalui kedutaan besar AS untuk Indonesia suap mendukung kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dijalankan pemerintah

Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengingatkan kalangan pengusaha kelapa sawit agar membangun perkebunan plasma untuk masyarakat.

Industri galangan kapal siap membangun 12.536 kapal perikanan untuk swasta, tetapi pebisnis justru pesimistis kecipratan permintaan sebanyak itu karena regulasi sektor perikanan…

Kalangan akademisi mendukung langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk menggenjot pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di pulau-pulau…

Pemerintah menyiapkan regulasi dan penegakan hukum untuk mencegah kehilangan keanekaragaman hayati yang masih berlangsung setiap tahun di Indonesia.

Perkumpulan Masyarakat Gambut Indonesia (HGI) siap mendukung langkah pengelola lahan gambut yang akan mengajukan uji materi PP No. 57/2016 tentang Perubahan PP No. 71/2014…

PT Sinar Mas Agro Resourcesand Technology Tbk., produsen minyak kelapasawit Grup Sinar Mas, menargetkan dapatmengoperasikan pabrik biodiesel di Marunda,Bekasi, pada kuartal…

Debat ilmiah ihwal tinggi mukaair tanah di lahan gambut sudahberlangsung sejak 2006. Pada 2014,pemerintah mengadopsi tinggi mukaair 0,4 meter yang termaktub dalam PPNo. 71/2014…

WWF Indonesia mengajak industri jasa makanan dan perhotelan di Indonesia untuk beralih dari hidangan produk berbahan dasar hiu seperti yang telah dilakukan 18.200 jaringan…

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tengah berupaya mengakhiri dominasi konglomerasi dalam bisnis berbasis sumber daya lahan di Indonesia.

Penerbitan payung hukum moratorium perkebunan kelapa sawit berpotensi molor karena akan diterbitkan berbarengan dengan regulasi reforma agraria dan pemutihan lahan.

Pemerintah Kerajaan Denmark mengapresiasi kebijakan distribusi lahan ala pemerintah Indonesia melalui skema perhutanan sosial termasuk hutan adat.

Perum Perhutani, perusahaan pemegang konsesi hutan terluas di Indonesia, masih menghadapi kendala sosial dalam rencana kongsi bisnis dengan dua calon investor untuk menggarap…